Dinamika Isu Mutasi Rotasi Memanas

CIREBON, RADARCIREBON.COM- Pelaksanaan mutasi rotasi pejabat dilingkungan Pemkab Cirebon semakin dekat. Dinamika pergeseran posisi strategis pun semakin memanas. Salah satunya, di jabatan eselon II Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon.

Pemerhati pemerintahan, Ivan Maulana mengatakan, gonjang ganjing jabatan esselon II yang bakal di gasar-geser itu makin seksi. Terlebih di jabatan DPUTR. Sebab, nama yang muncul adalah orang  bermasalah.

Maka, bupati harus bisa menilai. Artinya, mencari sosok jabatan di dinas teknis jangan yang bermasalah. Apalagi, yang tengah dalam bidikan APH.

"Saya menilai proses rotasi mutasi semakin tidak transfaran. Terlebih isu  penempatan Kadis DPUTR, yang akan ditempati orang yang bermasalah. Apalagi berkaitan dengan dinas teknis. Yang sedang diperiksa di incar APH," ujar Ivan, saat konferensi pers, Senin (20/2).

BACA JUGA:Proyek Ambisius Arab Saudi Mirip Ka'bah Raksasa, Dikaitkan dengan Tanda-tanda Kiamat

BACA JUGA:Lucky Hakim Bertemu Ridwan Kamil, Bupati Indramayu Bakal Dimintai Keterangan

Ia menjelaskan, posisi kepala DPUTR yang menjadi sorotan ini bukan tanpa alasan. Semua mata tertuju ke DPUTR lantaran kinerja dari dinas tersebut. Misalnya, kondisi jalan rusak di Kabupaten Cirebon masih banyak. Kemudian, dinas yang sering dilaporkan ke APH.

"Kita hanya ingin ingatkan jangan sampai dinas teknis yang memiliki tata kelola anggaran yang besar. Ditempatkan oleh orang - orang bermasalah. Tapi, menempatkan orang yang tidak bermasalah dan bisa menyelesaikan masalah," ucapnya.  

"Sekda, BKPSDM, inspektorat, Asisten, harus bisa menilai. Tapi, saya melihat peran cukup dominan adalah BKPSDM. Tanpa melibatkan yang lainnya," ungkapnya.

Artinya, lanjut Ivan, penempatan pejabat esselon II bukan asal comot, dan kedekatan. Tanpa melihat sisi, kapasitas dan kredibilitas. Imbasnya, ke capaian visi misi bupati tidak sesuai target.

BACA JUGA:Jadwal Keberangkatan Haji 2023 Kabupaten Kuningan, Yang Belum Lunas Bisa Segera Persiapan

BACA JUGA:KPU dan Bawaslu Sampaikan Sejumlah Hal Penting di Ajang Dikpol Partai Golkar Kabupaten Cirebon

Disisi lain, Ivan menilai semakin tidak transfarannya proses rotasi mutasi disemua OPD, tidak terlepas dari ketidaktegasan Bupati, selama ini. Bupati dinilai terlalu melepas dan memberikan kebebasan kepada Kepala BKPSDM, Hendra Nirmala.

Alhasil, kuat dugaan plot mutasi rotasi saat ini didominasi kekuasaan Hendra sebagai Kepala BKPSDM. Ini bukan rahasia umum lagi. "Masalahnya, kenapa dibiarkan," tuturnya.

Yang disayangkan, Sekda, Hilmi Rivai  seolah diam. Harusnya, bisa memberikan masukan dan pengaruh.  Artinya, peran Sekda harus diperlihatkan. "Kalau yang saya lihat, pengaruh Hendra kuat lantaran hampir semua ASN merapat," paparnya.

Ivan meminta, bupati segera turun tangan dan membenahi semua persoalan yang tengah terjadi saat ini.  Tujuannya, agar wibawa bupati segera bisa pulih dan kepercayaan publik juga terjaga. Apalagi, saat ini adalah tahun tahun politik yang situasinya semakin memanas.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala BKPSDM, Hendra Nirmala membantah tudingan dirinya yang dominan melakukan plot rotasi mutasi. "Apa asumsinya orang menuding masalah tersebut. Saya kan bukan bupati yang mempunyai kewenangan penuh. Terus, kenapa asumsi asumsi seperti itu anda konfirmasi," singkatnya.

BACA JUGA:10 Calon Haji Kabupaten Kuningan Batal Berangkat, Kemenag Jelaskan Alasannya

BACA JUGA:JK Angkat Bicara Soal Insiden Kecelakaan Helikopter yang Bawa Kapolda Jambi dan Rombongan

Sumber: