2 Instruksi Sri Mulyani untuk Dirjen Pajak Cs Soal Moge Bikin Ketar-ketir, Ada yang Harus Dibubarkan

JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani semakin gerah dengan para pejabat Ditjen Pajak yang kerap pamer kemewahan di ruang publik.

Menurut Sri Mulyani, hal itu tidak patut dilakukan oleh para pejabat pajak. Sekalipun kekayaan tersebut didapatkan dari uang halal.

Baru-baru ini Sri Mulyani di media sosial Instagram menulis 2 pesan penting untuk Dirjen Pajak Suryo Utomo dan kawan-kawan.

2 pesan ini terkait dengan kebiasaan Suryo Utomo cs pamer kekayaan. Salah satunya yang sedang ramai dibahas adalah kegiatan mengendarai motor gede alias Moge.  

Tak tanggung-taunggung, ternyata kegiatan ini dilakukan secara berjamaan oleh komunitas pegawai pajak yang hobi moge.

BACA JUGA:Sri Mulyani Minta Rafael Alun Dipecat, Pejabat Dirjen Pajak Ayah Bang Jago, Mario Dandy Satriyo

Bahkan, Sri Mulyani menyebutkan nama klub motor tersebut di media sosial Instagram pribadinya.

"Beberapa hari ini beredar di berbagai Media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai Motor Gede (MoGe) bersama klub BlastingRijder DJP yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar," tulis Sri Mulyani di Instagram.

Berikutnya, Sri Mulyani menyampaikan instruksi yang tegas kepada Dirjen Pajak Suryo Utomo dan anak buahnya. Dia memerintahkan agar klub motor gede yang berisi pegawai pajar dibubarkan. 

BACA JUGA:Terungkap, Ini Dia Pengusaha Terkaya di Kuningan, Setoran Pajaknya Paling Besar

BACA JUGA:Mario Dandy Satriyo Ingin Minta Maaf Langsung ke David, LBH GP Ansor: Proses Hukum Tetap Berjalan

"Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut:

1. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN.

2. Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge - menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP."

Sumber: