FCTM Bertemu PDI Perjuangan, Ono Surono: Siap Kawal Usulan CDOB Cirebon Timur

FCTM Bertemu PDI Perjuangan, Ono Surono: Siap Kawal Usulan CDOB Cirebon Timur

FCTM diundang oleh PDI Perjuangan membahas usulan CDOB Cirebon Timur, Kamis 2 Maret 2023 malam di Pendopo Bupati Cirebon.-Mohamad Junaedi-radarcirebon.com

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Pasca bertemu dengan unsur pemerintahan Kabupaten Cirebon, Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) kembali menggelar pertemuan.

Pertemuan FCTM kali ini bersama dengan struktur pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat dan DPC Perjuangan Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA:Konsisten Terapkan Prinsip Keberlanjutan, Indeks & Peringkat ESG BRI Semakin Menanjak

Pertemuan FCTM dengan PDI Perjuangan tersebut berlangsung pada Kamis 2 Maret 2023 malam di sekitaran Pendopo Bupati Cirebon.

Dalam kesempatan ini, Ketua FCTM KH Usamah Manshur meminta kepada struktur PDI Perjuangan, baik di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat hingga Pusat untuk mengawal pengusulan Calon Daerah Otonomi Baru (DCOB) Cirebon Timur.

"Terima kasih telah mengundang kami untuk berdiskusi. kami minta dibantu oleh Fraksi PDI Perjuangan, baik di DPRD Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan DPR RI," katanya.

BACA JUGA:Polisi Sudah Periksa TKP Pencurian di Bodesari Cirebon, Mas yang Wajahnya ada di CCTV Siap-siap Saja

Sebab, berdasarkan hasil komunikasi yang dibangun antara KH Usamah Manshur dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, usulan CDOB Cirebon Timur harus segara.

"Masa jabatan Gubernur Ridwan Kamil akan habis dalam hitungan bulan, jika tidak disegerakan segala syarat administrasinya, khawatir tidak difasilitasi olehnya," bebernya.

BACA JUGA:Tim Gabungan Polri dan TNI Ringkus Mafia BBM Subsidi, Begini Respons Pertamina

Sehingga, dalam kesempatan ini Kiyai Usamah pun meminta kepada Bupati Cirebon Drs H Imron MAg agar mempercepat proses kajian akademis sesuai hasil rekomendasi rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon.

Perlu diketahui, sampai 1 Maret 2023, ada 152 desa yang sudah melaksanakan musdesus dari 191 desa di 18 kecamatan.

"Artinya, syarat administrasi dari tingkat bawah sudah sangat terpenuhi," imbuhnya.

BACA JUGA:Tim Gabungan Polri dan TNI Ringkus Mafia BBM Subsidi, Begini Respons Pertamina

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: reportase