Nana Juhana No Comment

KUNINGAN – Mencuatnya nama Drs H Nana Juhana sebagai salah satu kandidat Dirut PDAU tidak begitu direspons oleh yang bersangkutan. Pengusaha kasur lantai sekaligus owner salah satu media online tersebut memilih no comment, kala dikonfirmasi Radar, kemarin (2/1). Meski Radar mencoba untuk mendesak agar Nana buka mulut, namun dirinya tak bergeming. “Saya tidak mau menjawabnya, no comment lah,” ujar Nana. Sikap ini tidak sama dengan H Dudung Mundjadji yang langsung menyatakan kesiapannya untuk maju. Kaitan dengan pembukaan bursa pencalonan dirut dan direktur PDAU, hingga saat ini belum ada keputusan resmi. SKPD terkait masih melakukan penggodokan. Hanya saja Radar mendapatkan bocoran pembukaan pendaftaran bakal dilangsungkan pertengahan Januari ini. “Kami masih melaksanakan rapat pertama membahas tentang dasar hukum dari seleksi dirut PDAU. Masih ada beberapa kali rapat lagi,” ungkap Kabag Organisasi Setda, Yudi Nugraha yang juga sekretaris timsel. Terpisah, pengamat sosial ekonomi Rifqi Fauzi meminta, agar seleksi dilangsungkan secara transparan dan akuntabel. Meski unsur kedekatan dalam penentuan pimpinan BUMD sudah jadi rahasia umum, pihaknya meminta agar tidak terjadi pada seleksi dirut PDAU. Namun, seperti yang diungkapkan seorang akademisi Edi Nugraha dan aktivis Jaringan Kota Kuda Latif Mukhtar, dia pun sepakat agar PDAU diganti nama dengan PD Wisata. Dengan begitu, seleksi yang hendak dilakukan nanti guna memilih direktur PD Wisata. “Lebih baik diganti dengan PD Wisata saja dan jabatannya jangan sampai ada 2 segala, cukup direktur saja kayak PDAM. Karena nanti buang-buang anggaran,” ucapnya. Mahasiswa pascasarjana universitas Bandung ini sepakat pula agar laporan neraca keuangan PDAU diaudit. Itu merupakan salah satu langkah pembenahan yang menjadi tanggung jawab pimpinan daerah baru. Rifqi pun sepakat apabila pembenahan PDAU dijadikan prioritas program 100 hari pertama. “Yang perlu dimasukan ke program 100 hari pertama bupati dan wabup baru itu menurut saya di antaranya pembenahan PDAU, kemudian penanganan mantan kiper nasional yang jadi tukang parkir. Kalau masalah kenaikan dana aspirasi sih tampaknya sudah tidak bisa ditinjau ulang,” bebernya. Jika gonjang-ganjing PDAU tidak bisa diselesaikan oleh pimpinan daerah baru, menurut Rifqi, itu menunjukkan ketidakmampuan seorang pemimpin. Terlebih sampai tidak dilakukan audit secara independen dan transparan. (ded)

Sumber: