Layanan Asuransi DPRD Disoal

MAJALENGKA – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang baru dilantik pada Agustus lalu, mempertanyakan kejelasan klaim asuransi kesehatan yang diterima mereka. Pasalnya, beberapa anggota dewan tersebut merasa klaim asuransinya tidak dibayarkan atau diganti oleh Bumiputera sebagai vendor asuransi anggota DPRD. Eni Kurnia, anggota DPRD dari Partai Hanura mengaku sangat kecewa dengan pelayanan perusahaan penyedia jasa asuransi tersebut. Pasalnya, beberapa waktu lalu, dia melakukan check up dan pengobatan di salah satu rumah sakit di Cirebon, namun mesti membayar sendiri. Padahal, dia mengaku sudah punya layanan asuransi. “Desember, sekali check up dan berobat di rumah sakit Cirebon, katanya tidak bisa dilayani langsung. Harus dibayar dulu, kemudian dijanjikan mau diganti sejumlah nominal yang dijaminkan. Tapi, sampai sekarang tidak ada penggantian,” ujar anggota DPRD yang dilantik Agustus 2013 menggantikan Marjono ini. Setahu dia, pelayanan check up kesehatan dan pengobatan yang dilakukanya itu masuk dalam kategori layanan yang bisa diklaim asuransi pada klausul kontrak yang ditandatanganinya bersama pihak penyedia jasa asuransi tersebut. Menurutnya, semula pihak Bumiputera menjanjikan bisa melayani klaim pengobatan tersebut, namun dengan sistem penggantian biaya, dengan alasan karena yang bersangkutan terhitung baru menjadi anggota DPRD dan memerlukan waktu untuk penyesuaian sistem pada perusahaan asuransi tersebut. Namun, pada saat mengajukan klaim, dia merasa dipersulit dengan syarat-syarat yang sulit untuk dipenuhi, serta waktu penggantian biaya yang dijanjikan semula akan dilakukan pada bulan Desember 2013, hingga saat ini belum juga direalisasikan. Terpisah, anggota DPRD lain yang juga baru dilantik Ahmad Munawar mengaku belum tahu tentang mekanisme pelayanan asuransi kesehatan yang dimilikinya tersebut. Pasalnya, dia mengaku belum pernah menggunakannya. “Oh saya nggak tahu soal itu, soalnya saya belum pernah make. Alhamdulillah, dari dilantik sampai sekarang belum pernah sakit dirawat dan mudah-mudahan jangan sampai sakit, maunya tetap sehat. Tapi, kalau memang dengar kondisi pelayanannya kayak gitu, ngeri juga sih, masa hak yang mestinya kita terima, kok gak bisa diakses,” ujar politisi Patriot ini. Sementara itu, pihak Bumiputera saat coba dikonfirmasi melalui sambungan telepon, belum bisa dihubungi. Beberapa kali nomor teleponnya dihubungi, selalu tidak aktif. Sekretaris DPRD Siswantoro Stoven mengakui jika selama ini pihaknya kerap mendapatkan keluhan dari anggota DPRD terkait sulitnya memperoleh klaim kesehatan dari pihan vendor penyedia jasa asuransi anggota DPRD. Padahal, segala bentuk premi yang wajib disetorkan ke pihak vendor, telah dipenuhi pihaknya di awal kontrak pada maret 2013 lalu. Dikatakan, keluhan ini tidak hanya datang dari anggota dewan yang baru, tapi anggota dewan yang lama juga kerap kali menyampaikan keluhan terkait ketidakpuasan terhadap pelayanan jasa asuransi dari Bumiputera ini. “Saya belum bisa memastikan apa kendalanya sampai sesulit itu untuk mendapatkan klaim. Apakah itu pelayanan yang minta diklaimnya tidak termasuk dikontrak, apakah memang pelayananya yang kurang, ataukah memang ada kendala faktor X lainnya,” ujarnya. Namun, dari pengalaman ini, pihaknya berencana akan merekomendasikan agar perusahaan asuransi tersebut, di black list atau tidak diprioritaskan lagi untuk menjadi vendor penyedia jasa asuransi kesehatan anggota DPRD, di tahun anggaran 2014 ini. “Dulu waktu saya jadi sekwan tahun 2006-2009, pake perusahaan itu, dan pelayananya bagus. Tapi sekarang kok banyak keluhan. Kalau memang alasannya tidak masuk akal, saya bakal merekomendasikan ke pimpinan agar tidak memakai jasa perusahaan itu lagi di tahun anggaran sekarang (2014),” imbuhnya. (azs)

Sumber: