Hore! Kabupaten Cirebon Raih Predikat WTP ke-8 Kalinya dari BPK RI

Hore! Kabupaten Cirebon Raih Predikat WTP ke-8 Kalinya dari BPK RI

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg beserta jajaran menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut dari BPK RI, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa 9 Mei 2023.-Diskominfo Kabupaten Cirebon-

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

BACA JUGA:Hasil Evaluasi Mudik 2023 di Jawa Barat: Angka Kecelakaan Menurun 45,58 Persen

Raihan tersebut diterima langsung oleh Bupati Cirebon Drs H Imron MAg di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa 9 Mei 2023.

BACA JUGA:Babinsa Kalijaga Kawal Penyaluran bantuan PKH tahap 2

Bupati Cirebon menyebutkan, raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jabar terhadap Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

BACA JUGA:Pemerintah Daerah Harus Turun Tangan Atasi Konflik Keraton di Cirebon

BACA JUGA:Luar Biasa! IKM Kabupaten Cirebon Terima Penghargaan Upakarti dari Menperin

Menurutnya, BPK Jabar telah melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 melalui pemeriksaan interim. Dalam laporan tersebut tidak ada catatan.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Cirebon atas kinerja yang baik.”

BACA JUGA:Anggota Geng Motor Bacok Anggota Polisi Saat Berpatroli, Begini Nasibnya

“Atas konsistensi tersebut, laporan keuangan objektif, wajar dan akuntabel,” ujar Imron saat ditemui di Desa Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Rabu 9 Mei 2023.

BACA JUGA:Dorong Bisnis KPR, Bank Mandiri Kolaborasi dengan Agung Podomoro Land Gelar Event Ini

Imron berharap, raihan tersebut diharapkan terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami harus bisa mengikuti perubahan yang terjadi, berarti dibutuhkan integritas dan komitmen untuk terus berlaku bersih dan jujur dalam pengelolaan keuangan daerah," lanjut Imron. (jun)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: reportase