RW Bakal Ontrog Gedung DPRD

KEJAKSAN- Dana hibah bansos yang dikuasai pimpinan DPRD Kota Cirebon mendapat protes keras dari Forum RW Kota Cirebon. Untuk meminta pertanggung jawaban pimpinan DPRD, hari ini puluhan ketua RW menyambangi gedung DPRD. Ketua Forum RW Kota Cirebon Untung Mulyadi merasa prihatin dengan tindakan pimpinan DPRD. Tidak hanya itu, kata dia, tindakan pimpinan DPRD itu juga membuat masyarakat, khususnya para ketua RW, resah. Akibat tindakan pimpinan DPRD itu, sejumlah masyarakat yang seharusnya menerima bantuan menjadi tidak menerima bantuan. \"Ada masyarakat yang sudah disurvei tapi jadinya nggak dapat. Tapi justru masyarakat yang tidak disurvei malah dapat. Ini kan tidak adil,\" tukasnya. SKPD, lanjut Untung, selama ini sudah menjalani mekanisme hibah dan bansos dengan baik. Hingga akhirnya muncul calon penerima calon lokasi. Namun, dengan munculnya draf penerima bantuan dari pimpinan DPRD, jelas hal ini sangat melukai masyarakat. Untung dengan tegas menolak keberadaan draf tersebut \"Saya minta drafnya jangan dipakai. Karena nama-nama penerima itu masih banyak yang tak melalui mekanisme survei dan fiktif. Padahal sesuai dengan aturan, diharuskan melakukan pengecekan kondisi lapangan,\" tukasnya. Bahkan, Untung mengaku sudah memiliki bukti terkait kecurangan pencairan dana hibah dan bansos yang dilakukan oleh pimpinan DPRD. Berdasarkan bukti yang dimilikinya, sekitar 1.500 proposal pimpinan DPRD dititipkan ke Disperindagkop UMKM dengan nilai sekitar Rp2,7 miliar. 300 rutilahu ke Dinsosnakertrans dan juga 30 kelompok usaha dengan masing-masing nilai Rp10 juta. \"Buktinya kami ada. Senin (hari ini, red), saya bersama dengan rekan-rekan RW akan datang ke gedung dewan. Kami mau minta penjelasan dan pengakuan mereka,\" ujarnya. Pihaknya juga mendukung langkah anggota DPRD bila ingin melayangkan mosi tidak percaya pada pimpinan DPRD. Tindakan monopoli hibah bansos oleh pimpinan, katanya, sangat tidak terpuji. \"Eksekutif juga harus tegas. Pikirkan juga nasib masyarakat kecil,\" tukasnya. Ketua RW 03 Banjarmelati, Maman Suparman, juga ikut kecewa dengan hibah bansos yang dimonopoli oleh pimpinan DPRD. \"Kalau seperti ini cara mainnya, jelas membuat masyarakat kecewa,\" ujarnya. Sebagai ketua RW, hal ini akan mengundang tanya dari masyarakat. Mengingat, tak sedikit juga masyarakat yang mengajukan bantuan dari pihak RW. \"Kami juga jadi beban moral karena masyarakat pasti menanyakan ke kami,\" tukasnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno SIP MSi membantah tudingan terkait dana hibah bansos yang dikuasai oleh pihak pimpinan. Ditegaskan, pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menentukan calon penerima hibah dan bansos. \"Kita hanya mengusulkan. Yang menentukan itu kan eksekutif. Ada tim pertimbangannya. Kalau kita yang menentukan, ya fungsi dewan bukan legislasi lagi dong. Jadi nggak ada gitu-gituan,\" ujarnya, kemarin. Edi mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui calon penerima calon lokasi dari hibah dan bansos itu. Besaran nilai yang diberikan pada masing-masing penerima pun belum diketahuinya. \"Calon penerima calon lokasi itu kan ada di perwali. Kita tidak tahu. Untuk siapa nilainya berapa juga saya nggak tau,\" akunya. Dijelaskan Edi, dari total pengajuan sekitar 18 ribu proposal dengan nilai Rp94 miliar, dana yang tersedia hanya Rp5 miliar. Justru, lanjut dia, saat ini pihak eksekutif sedang kebingungan menentukan penerima bantuan hibah bansos. \"Tanya eksekutifnya siapa yang berhak menerima,\" tukasnya. Diberitakan sebelumnya, penerima hibah dan bansos dikuasai oleh pimpinan DPRD. Tidak ada satu pun penerima hibah dan bansos yang berasal dari anggota DPRD. Sontak hal ini membuat internal DPRD panas. Terlebih belakangan diketahui bahwa pimpinan DPRD mengirimkan draf penerima dana hibah dan bansos pada SKPD. Sehingga, daftar penerima dari SKPD yang telah disiapkan tidak digunakan. (kmg)

Sumber: