Berani-beraninya Denny Indrayana Bocorkan Putusan MK Soal Pemilu, Mahfud MD Langsung Tegas

JAKARTA, RADARCIREBON.COM -- Menurut Mahfud MD, Denny Indrayana sudah membocorkan rahasia negara. Ini berkaitan dengan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi.

Denny Indramaya disebut membocorkan putusan MK soal sistem pemilu 2024 proporsional tertutup. Mahfud MD langsung bicara dengan tegas.

Mahfud minta polisi turun tangan menyelidiki Denny Indrayana. Menko Polhukam itu kali ini menyikapi pernyataan Denny Indrayana dengan serius.

Pernyataan Denny Indramayana ini terkait Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atas sistem proporsional terbuka.

Menurut Denny Indrayana, MK akan mengabulkan gugatan tersebut sehingga akan menetapkan bahwa Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. 

Mahfud MD tak sepakat dengan pernyataan kolegannya itu. Menurut dia, tindakan itu tidak bisa dibenarkan.

“Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan,” demikian ditulis Mahfud MD di akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu (28/5/2023).

BACA JUGA:Pengakuan Lucky Hakim setelah Ikut Ucapkan Salam Yahudi Bareng Panji Gumilang: Jelas Berbeda!

Menurut Mahfud, pernyataan Denny Indraya akan mengakibatkan preseden buruk. Lebih lanjut dia menegaskan, tindakan Denny adalah membocorkan rahasia negara.

“Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah,” tandasnya. 

Tokoh asal Madura itu menjelaskan, sebelum dibacakan hakim, putusan MK merupakan rahasia negara. Nanti setelah ditetapkan, putusan MK itu harus dibuka seluas-luasnya. 

“Saya yang mantan Ketua MK saja tidak berani meminta insyarat, apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya,” jelas Mahfud. 

Denny Indrayana mengaku dirinya mendapatkan informasi akurat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Denny Indrayana kemudian memberikan bocornya.

Benarkah perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai?

Sumber: