Soal Kisruh Pengadaan Antropometri, Nih Dengar Masukan dari KID Kabupaten Cirebon

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Ditengah-tengah upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon menekan angka kasus stunting, ternyata ada persoalan yang bisa menggangu jalannya program tersebut.

Persoalan tersebut adalah pengadaan alat antropometri yang rencananya akan disediakan di sejumlah puskesmas dan posyandu.

BACA JUGA:JANGAN KECEWA! Nasaruddin Umar Digadang Calon Wapres, Didoakan Syekh Panji Gumilang

Antropometri ini merupakan alat timbang dan ukur bayi, guna memantau perkembangan tumbuh kembang bayi secara akurat dan tepat sasaran dalam penanganannya.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan lelang alat antropometri yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat hingga saat ini belum terserap.

BACA JUGA:Vaksinasi Covid-19 Tetap Dilanjutkan untuk Pencegahan Jangka Panjang

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon Muhammad Idrus M.Ag angkat bicara.

Menurutnya, dari analisa persoalan yang saat ini muncul terkait pengadaan antropometri disebabkan karena persoalan tidak adanya keterbukaan informasi publik secara utuh.

Seharusnya, segala proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Cirebon harus dibuka informasinya seluas-luasnya.

BACA JUGA:Erick Thohir Minta Masyarakat Berdoa Agar Lionel Messi Masuk Skuad Argentina saat Lawan Indonesia

Apalagi, pengadaan barang dan jasa tersebut untuk menunjang program penting sekelas stunting yang menjadi prioritas pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sehingga, setiap penyedia barang dan jasa berhak mengetahui segala prosedur yang akan ditempuh agar bisa memenuhi standar yang diinginkan penerima produk dan bermanfaat untuk pembangunan daerah.

BACA JUGA:Kasasi Ditolak Mahkamah Agung, AG Terdakwa Penganiayaan David Ozora Tetap Ditahan

"Keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa itu penting dan seharusnya dilakukan oleh masing-masing SKPD di Kabupaten Cirebon," paparnya.

Sumber: reportase