Biaya Tarik Mobdin Rp20 Juta

KEJAKSAN- Berita seputar gadai mobil dinas (mobdin) DPRD yang diduga dilakukan salah satu oknum wakil rakyat berinisial YS, direspons beragam oleh warga Kota Cirebon. Ini setidaknya terlihat dari beberapa SMS pembaca yang masuk ke redaksi. Yang menarik, ada pembaca yang menawarkan jasa penarikan mobdin itu dengan imbalan uang Rp20 juta. Pengirim SMS ini bahkan mengetahui nama oknum wakil rakyat itu secara lengkap, termasuk mengetahui nopol mobdin dan posisi mobil tersebut. Dalam SMS tersebut disebutkan mobdin itu jenis Escudo hitam nopol E 482 A dan telah dijual lepas oleh YS kepada seorang rekannya di Kuningan. SMS lain yang masuk adalah meminta partai segera memecat YS, bahkan meminta kepolisian untuk turun menangani kasus ini. BK PANGGIL YS Sementara itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD menggelar rapat internal menyikapi persoalan ini, kemarin. Rapat itu dipimpin langsung Ketua BK Drs Sunarko Kasidin SH MH. Bahkan YS juga hadir untuk diminta klarifikasi perihal mobdin yang digadaikan itu. Anggota BK, Ayatullah Roni, membenarkan adanya rapat internal itu. Roni sendiri memilih diam, tak memberikan komentar perihal hasil rapat dan klarifikasi terhadap YS. Menurut Roni, yang berhak memberikan penjelasan adalah pimpinan BK, dalam hal ini ketua BK. Dia mengakui agenda rapat BK berlangsung tertutup dan dimulai sekitar pukul 13.30 dan selesai sekitar pukul 15.00. “Hasil rapat dan klarifikasi tadi, oleh ketua BK akan dilaporkan ke pimpinan dewan,” tandas politisi Partai Demokrat itu. Disinggung tentang keterangan dari YS, lagi-lagi Roni tidak berani berkomentar dengan alasan kewenangan penuh dari ketua BK. Roni mengaku hanya menunaikan tugas mengikuti rapat BK, dan sudah mendapatkan penjelasan dari YS. “Sekali lagi, hasil klarifikasi itu biar ketua BK yang menjelaskan,” elaknya. Sementara Wakil Ketua Komisi A, Cecep Suhardiman SH MH menyesalkan berbagai persoalan yang membelit DPRD Kota Cirebon akhir-akhir ini. Mulai dari minimnya tingkat kehadiran, dana bansos, hingga persoalan mobdin yang diduga digadaikan oleh oknum anggota dewan. Dirinya mendorong pimpinan DPRD untuk menggelar rapat pimpinan dengan semua anggota untuk menyikapi berbagai polemik yang kini kian santer di media massa. “Jangan terus dibiarkan begitu saja karena kita juga punya tugas-tugas yang lebih penting,” katanya. Terkait penolakan APBD 2014 oleh anggota dewan, Cecep menilai itu sesuatu yang tidak tepat. Menurutnya, komisi maupun banggar sudah melakukan tahapan pembahasan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang diatur UU No 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014. DPRD, kata dia, sudah melakukan pembahasan dengan tepat waktu yaitu pada bulan November 2013 dan sudah dievaluasi oleh gubernur sehingga pada bulan Januari 2014 ini APBD sudah langsung dilaksanakan oleh eksekutif dengan didahului penelitian DPA untuk dilaksanakan. “Jadi kalau ada anggota DPRD yang menolak APBD 2014, berarti tidak mau mendukung pelayanan pemerintahan terhadap masyarakatnya, baik kaitan kegiatan fisik maupun non fisik,” kata Cecep. Sementara terkait pos hibah dan bansos, dia mendesak pimpinan dewan untuk menjelaskannya secara detil ke dalam (ke anggota dewan, red). “Kita malu kalau terus-menerus berpolemik di media. Sekali lagi, pimpinan dewan, terutama ketua, untuk segera melakukan rapat internal,” pungkasnya. (abd)

Sumber: