Paripurna Anggaran Ditargetkan Akhir Januari

SUMBER– Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon menargetkan, akhir Januari ini APBD Kabupaten Cirebon tahun 2014 bisa ditetapkan, sehingga proses pembangunan di daerah selesai tepat waktu. Plt Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH mengatakan, evaluasi gubernur Jawa Barat terhadap RAPBD Kabupaten Cirebon tahun 2014 yang tengah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemkab Cirebon akan diselesaikan dalam tujuh hari kerja. “Artinya, Rabu (22/1) diharapkan sudah final koreksi tersebut, sehingga awal pekan di minggu terakhir bulan januari ini bisa ditetapkan dalam sidang paripurna,” tuturnya, kepada Radar, Rabu malam (15/1). Bila di akhir Januari paripurna sudah bisa dilakukan, diperkirakan Februari mendatang APBD 2014 bisa langsung digunakan. Makanya, ia selalu mengingatkan kepada TAPD untuk selalu tepat waktu bila diundang rapat badan angaran, untuk menimimalisir berlarut-larutnya pembahasan. “Kami sudah buat jadwal sedemikian rupa agar APBD tidak telat diketok palunya,” ungkapnya. Ditegaskan Mustofa, meski terlambat melakukan pembahasan, namun tahun ini bisa menjadi sejarah bagi Kabupaten Cirebon lantaran bisa lebih cepat melaksanakan anggaran. Sebab, di tahun-tahun sebelumnya, APBD baru bisa berjalan di periode Maret atau April. “Insya Allah, kalau akhir bulan ini bisa diparipurnakan, tidak ada keterlambatan proses pembangunan,” tegasnya. Terpisah, pengamat pemerintahan, Tajudin Faza justru pesimis dengan target tersebut. Menurutnya, rasa pesimis ini muncul berkaca pada keterlambatan pembahasan di November 2013. “Waktu itu seharusnya bisa mengejar momen pilbup, sebelum pilbup sudah rampung membahas. Kalau seperti ini, ya sama dengan tahun sebelumnya,” katanya. Keterlambatan APBD, kata dia, berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Sebab, tahun anggaran akan bergeser dan akan sangat terasa di triwulan empat di mana seringkali proyek fisik dilaksanakan mengejar dead line. “Coba lihat sekarang, banyak jalan yang baru diperbaiki tapi sudah rusak lagi. Kebanyakan proyek-proyek yang seperti ini dilaksanakan di akhir tahun, sehingga menyulitkan rekanan bekerja. Dengan sistem kebut, tentu saja sulit mengharapkan hasil maksimal,” bebernya. Dia berharap, pemerintah serius mengejar ketertinggalan pembahasan APBD. Tak hanya tahun ini, tapi tahun-tahun mendatang, sehingga pelaksanaan anggaran bisa tepat waktu. “Ini juga bagian dari reformasi birokrasi. Anggaran itu juga pelayanan terhadap publik,” katanya. (jun)

Sumber: