Dana Operasional dan Pengamanan Pemilu Belum Cair

JAKARTA - Dua bulan menjelang operasi Mantap Brata, dana pengamanan belum juga turun. Pihak Mabes Polri mengisyaratkan bakal mogok jika dana cadangan operasional mereka habis dan anggaran pengamanan belum juga cair. Sebab, distribusi anggaran ke jajaran juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kondisi itu diungkapkan Kapolri Jenderal Sutarman saat ditemui di Mabes Polri kemarin (17/1). Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memiliki dana operasional rutin yang bisa digunakan. Dana tersebut di luar anggaran yang memang dikhususkan untuk pengamanan pemilu. “Dana pengamanan yang dialokasikan sekitar Rp1 triliun (untuk pemilu legislatif) itu belum masuk. Baru dialokasikan saja,” ujarnya setelah salat Jumat kemarin. Karena itu, sebagai cadangan, pihaknya menyiapkan anggaran rutin yang dimiliki Polri. Anggaran tersebut bisa diambil dari berbagai macam pos, seperti patroli, pengamanan objek vital, penyelidikan, dan penyidikan. Sebagian anggaran rutin itu sudah digunakan untuk pengamanan tahap awal pemilu. Misalnya, pencetakan kertas suara dan pengiriman logistik. Sutarman mengatakan, Polri mendapat alokasi anggaran rutin Rp44 triliun untuk 2014. Anggaran tersebut tidak bisa sembarangan digunakan karena posnya sudah jelas. Artinya, sangat sedikit yang bisa disisihkan untuk pengamanan pemilu. Mantan Kabareskrim itu menambahkan, jika anggaran tidak kunjung cair, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya, anggaran cadangan habis sebelum anggaran pengamanan cair, maka kegiatan pengamanan pemilu bisa mandek. Dampak ketidakpastian anggaran tersebut menimbulkan isu tidak sedap. Di beberapa daerah, muncul isu bahwa kepolisian setempat meminta bantuan pengusaha untuk menambal keperluan pengamanan pemilu. Menanggapi hal itu, Sutarman dengan tegas membantah. Jika ada bukti jajarannya meminta-minta untuk pengamanan pemilu, dia meminta segera dilaporkan ke pihaknya. Hal tersebut adalah pelanggaran serius. “Lebih baik kami tidak bekerja daripada bekerja tapi membebani masyarakat,” tegasnya. Hal yang sama dirasakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski tahap pemilu terus berjalan, hingga kemarin KPU belum mendapat kepastian terkait dengan pencairan anggaran Pemilu 2014 yang jumlahnya mencapai Rp14,4 triliun. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, pada Kamis (16/1) KPU yang diwakili sekretaris jenderal telah mengadakan pertemuan penyelenggara pemilu dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Salah satu bahasan yang diperbincangkan adalah kepastian pencairan anggaran pemilu. “Kami berharap pada Januari ini anggaran cair di masing-masing satuan kerja,” ujar Ferry di kantor KPU kemarin. Menurut Ferry, kebutuhan anggaran KPU untuk tahap Pemilu 2014 sudah disepakati di Komisi II DPR Desember lalu. Seharusnya, dengan kebutuhan yang ada, anggaran itu sudah dicairkan pada Januari. Kebutuhan anggaran yang paling mendekati adalah pencetakan surat suara. “Kami sudah menyelesaikan tender, sekarang sudah masuk masa sanggah,” ujarnya. Selain anggaran KPU, Ferry menyatakan dalam pertemuan itu dibahas kebutuhan anggaran pemilu untuk lembaga lain. Badan Pengawas Pemilu mengajukan kebutuhan anggaran satu pengawas per tempat pemungutan suara (TPS), ditambah dengan anggaran pengamanan pemilu Polri. “Jika ini belum cair, dampaknya nanti pasti ada,” tandasnya. (byu/bay/c7/fat)

Sumber: