Perhatian untuk Seluruh SKPD, Ini Instruksi Bupati Terkait Penanganan Stunting

RADARCIREBON.COM - SKPD di Kabupaten Sumedang diminta memberikan data yang valid terkait penanganan stunting.

Hal itu disampaikan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam acara Rembuk Stunting baru-baru ini.

Diharapkan seluruh SKPD yang telah melakukan analisis situasi bisa memberikan data dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Dony, data tersebut akan berdampak pada kualitas data di aplikasi e-Simpati (Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi elektronik). 

"Karena proses bisnis dari aplikasi ini inputnya adalah kader Posyandu dan SKPD. Kader posyandu diverifikasi oleh Puskesmas, sedangkan SKPD oleh Bappppeda," ujarnya. 

Menurut Bupati, program Rembuk Stunting bertujuan memastikan seluruh pemangku kepentingan bisa terintegrasi. 

"Geber Stunting ini juga untuk memastikan semuanya terintegrasi. Jadi SKPD betul-betul dengan data yang valid karena akan berdampak untuk mengambil keputusan," ucap Bupati. 

BACA JUGA:Benarkah Dalang Kasus Vina Cirebon Belum Ditangkap, Sadullah: Namanya Akan Dimunculkan di Film

Bupati juga menuturkan, dalam kegiatan   yang melibatkan pemerintah, penanggung jawab, SKPD dan unsur lainnya itu, semua bersama-sama berembuk untuk mencari cara dalam mengatasi stunting. 

"Kita membangun komitmen bersama bagaimana kita mengatasi stunting ini. Jadi siapa berbuat apanya akan lebih jelas," imbuhnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Erwan Setiawan juga menyebutkan bahwa penanganan stunting juga dilaksanakan melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. 

"Kami telah memetakan sumber daya secara kolaboratif beserta aktifitas yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing stakeholders secara terintegrasi," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu Wabup memaparkan contoh sasaran 1000 hari pertama kehidupan, layanan-layanan yang dapat diberikan secara kolaboratif antara Dinas Kesehatan, PKK, IBI, IDI Baznas, CKJT, Program Bisa, Bank bjb, Bank Sumedang dan yang lainnya. 

"Contoh lainnya penguatan penguatan perencanaan dan penganggaran di desa prioritas dilakukan melalui kolaborasi antara Bappppeda, BKAD, DMPD, Usaid Madani dan SNGI," terangnya. 

Sumber: