4.791 Siswa Gagal PPDB Gara-gara Curang Domisili, Begini Kata Gubernur Ridwan Kamil

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membatalkan 4.791 siswa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru alias PPDB tingkat SMA/SMK dan Sederajat.

Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pembatalan 4 ribu lebih siswa tersebut karena curang.

Para siswa yang gagal lolos dalam seleksi PPDB tersebut dinyatakan melakukan kecurangan.

Nah, di antara sejumlah kecurangan. Yang terbanyak adalah kecurangan terkait dengan domisili. Yakni dengan cara mengubah atau memalsukan domisili di Kartu Keluarga alias KK.

"Ini yang terpenting, 4.791 mereka yang mendaftar dengan cara-cara ilegal, KK domisili yang disiasati sudah kami batalkan," kata Ridwan Kamil di SMK Negeri 12 Bandung, Kota Bandung, Senin (17/7/2023), dilansir dari JPNN.

Gubernur berharap, tindakan tegas lewat pembatalan ribuan calon siswa dari PPDB tahun ini memberikan efek jera.

Sehingga, tidak ada lagi masyarakat yang berusaha berbuat curang pada saat menyertakan anak-anaknya dalam PPDB dan mengikuti program pemerintah ini sesuai peraturan yang berlaku.

BACA JUGA:Cetak Sejarah, Pebalap Astra Honda Fadillah Arbi Kibarkan Merah Putih, Podium Tertinggi FIM JuniorGP Barcelona

"Kami ini terstruktur, ada tim pengaduan dan kami sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili KK-nya, sebabnya itu kira-kira yang kami batalkan," terang Kang Emil, sapaak akbranya.

Tindakan mengubah keterangan domisili pada kartu keluarga atau KK, menurut Kang Emil, merupakan kecurangan paling banyak.

Hal itu dilakukan agar calon siswa bisa masuk dalam zonasi sekolah yang diinginkan.

"Itu untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada aturan yang kami laksanakan, sehingga Jabar Insya Allah yang hadir di sini sesuai dengan seleksi domisili sistem zonasi," tandas Gubernur.

Di sisi lain, Ridwan Kamil juga mengapresiasi kejujuran siswa yang lolos dan telah diterima.

"Bagi mereka yang bisa diterima, seperti kita tahu kapasitas sekolah negeri tentu terbatas ya," katanya.

Sumber: