Desak Buat Pansus Dana Siluman

SUMBER– Usulan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon agar pimpinan DPRD membentuk panitia khusus (pansus), sebagai upaya menindaklanjuti adanya dugaan dana siluman yang masuk ke kas pemerintah daerah, mendapat dukungan sejumlah elemen masyarakat. Menurut Wakil Ketua Forum Aktivis Muda Cirebon Raya, Azar Zarkasyi SHI, keberadaan pansus sangat penting dalam mengungkap kebenaran kepemilikan rekening ganda kas daerah yang selama ini tidak diketahui oleh DPRD. Sebab, bila hanya dibahas di tataran badan anggaran, fokus pembahasannya akan terbagi dengan koreksi hasil evaluasi gubernur tentang RABPD 2014. “Tentu akan menghambat pembahasan mata anggaran lainnya, ujung-ujungnya RABD tahun 2014 akan molor untuk ditetapkan,” tuturnya, kepada Radar. Lanjut dia, kalau penetapan RAPBD sudah molor tentu yang dirugikan adalah masyarakat, termasuk para anggota DPRD sendiri. Mengingat, seluruh anggaran kegiatan program, baik yang difasilitasi oleh pihak eksekutif maupun legislatif akan terlambat di realiasi, kalau uang yang dibutuhkan tidak segera disetujui. “Makanya, harus ada pembahasan terpisah,” imbuhnya. Pansus ini akan bertugas menghimpun segala informasi dan data yang berkaitan dengan perihal transaksi perbankan atas nama rekening kas daerah, serta menulusuri keberadaan uang milik daerah yang tersimpan di bank-bank lain, selain di bank bjb Cabang Sumber. “Kalau dibahas dalam pansus, pasti fokus pembahasannya, lebih mengerucut dan spesifik,” terangnya. Ditemukannya aliran dana masuk ke kas daerah dengan dugaan sebagai dana cadangan yang berasal dari rekening bank lain, tentu menarik perhatian sebagian masyarakat, apalagi saat ini angka defisit RABPD 2014 yang cukup tinggi. Jikalau pemerintah daerah memiliki dana cadangan lain dan bisa menutupi sebagian besar anggaran belanja, menjadi pertanyaan ketika pemerintah memangkas sejumlah usulan program yang diperuntukkan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pimpinan DPRD harus bisa merespons usulan pembentukan pansus itu,” tegasnya. Anggota Banggar DPRD Kabupaten Cirebon, Supirman SH menyayangkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang tidak bisa menghadirkan perwakilan Bank Mandiri Cabang Cirebon guna memberikan penjelasan perihal pencatatan transaksi perbankan atas nama kas daerah Kabupaten Cirebon. “Pada rapat sebelumnya kami minta TAPD hadirkan perwakilan Bank Mandiri. Tapi, pada rapat Senin (20/1) lalu, mereka tidak bisa menghadirkannya, ini kan tanda tanya, ada apa ini,” bebernya. Kalau memang mereka merasa benar dengan apa yang diucapkan pada rapat, Senin (20/1) lalu, mengapa tidak berani menghadirkan pihak perbankan yang bersangkutan. Penjelasan yang disampaikan asisten administrasi umum saat itu, belum bisa dijadikan alat membuktikan apa-apa, sebelum ada pihak dari Bank Mandiri Cabang Cirebon yang membenarkan atas pengakuan pihak TAPD. “Kami tunggu TAPD hadirkan bank yang tercatat mengirim dana sebesar Rp2,9 miliar lebih itu,” pungkasnya. (jun)

Sumber: