1.000 Persen Setuju Pemekaran WTC

SUMBER– Setelah menjadi bulan-bulanan kritik aktivis pemekaran wilayah timur Cirebon, Anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, mengklarifikasi pernyataannya terkait ketidaksetujuannya terhadap pemekaran wilayah timur. Miryam mengatakan, komentar yang disampaikan beberapa hari lalu, bukan bermaksud tidak setuju terhadap pemekaran WTC. Menurut Miryam, pernyataan ini perlu diinterprestasikan secara mendalam. Bila wilayah timur ingin dimekarkan, prinsipnya harus berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kalau tujuan itu untuk membangun agar masyarakat WTC lebih sejahtera, saya setuju 1.000 persen bahkan 2.000 persen. Jangan sampai rakyat yang dikorbankan pada ujungnya nanti,” ujar Miryam, saat dihubungi Radar, Minggu (26/1). Dijelaskan Miryam, pemekaran wilayah harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 78 tentang administrasi cakupan wilayah, misalnya syarat melakukan pemekaran itu harus memenuhi lima kecamatan. “Tapi yang menjadi persoalan itu adalah ibu kotae arep ditaro ning ndi (ibu kotanya mau ditaro di mana)? Apakah di Ciledug atau dimana itu juga harus jelas,” ucapnya. Kemudian bila benar dimekarkan, pendapatan asli daerah (PAD) dan APBD yang akan diberikan pemerintah Kabupaten Cirebon untuk daerah otonomi baru berapa? Tentunya daerah induk harus dapat berkontribusi terhadap proses pemekaran WTC. “Kalau misalnya sudah nantinya tidak akan ada masalah, kemudian juga harus dihitung, kira-kira persyaratan PAD itu apakah akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat tidak? Kalau tidak, gimana dong?” tuturnya. Namun, yang terpenting bagi Miryam, aspirasi pemekarna ini harus berawal dari masyarakat. Prinsipnya, dari dan untuk masyarakat itu sendiri. “Maksud saya seperti itu, bukan dimanfaatkan oleh orang-orang elit untuk elit. Tapi apakah masyarakat WTC itu setuju? Ini juga yang harus menjadi pertimbangan dan harus pasti. Kalau ujungnya masyarakat tidak sejahtera sih percuma, tidak usah dimekarkan lagi lah,” bebernya. Jangan sampai, lanjut Miryam, ketika digaungkan dan direalisasikan kemudian masyarakat tidak setuju, maka akan memberikan dampak yang kurang baik sehingga menimbulkan konflik. “Waktu saya kemarin reses ke Desa Tonjong, Kecamatan Pasaleman, itu karena ingin memperhatikan daerah terpencil disana. Masa adoh-adoh marani timur Desa Tonjong ana apa, lamun ora merhatiaken kuh (jauh-jauh saya ke Cirebon timur ke Desa Tonjong, kalau nggak memperhatikan sih untuk apa?),” tukasnya. Bila dibandingkan, Kabupaten Cirebon dengan Indramayu wilayahnya masih lebih luas Indramayu. Kabupaten Cirebon memiliki APBD sekitar Rp2,4 triliun, misalnya 10 persen dari uang tersebut digunakan untuk pembangunan Cirebon timur, Miryam yakin, itu bisa dilakukan. “Harus ada yang dialihkan dari anggaran sebesar itu untuk pembangunan di WTC dan seharusnya sudah ada political will di situ, nah sekarang kan tidak. Pembangunan masa Cirebon barat bae (cirebon barat saja), apalagi sekarang sudah ada kawasan industri,” imbuhnya. Bila anggaran APBD 10 persen dialokasikan di WTC, pembangunan sudah merata dan sudah ada universitas yang berdiri di wilayah timur Cirebon, baru dilakukan pembuatan konsep pemekaran. “Sekarang ini, jalan saja masih rusak parah,” ucapnya. Miryam mengaku, tak sekadar melempar wacana terkait 1kuota 10 persen dari APBD untuk wilayah timur Cirebon. Dirinya bahkan menyampaikan kepada Fraksi Partai Hanura di DPRD Kabupaten Cirebon untuk menindaklanjuti hal ini. (sam)

Sumber: