Perlu Diimbangi Peningkatan SDM

Perlu Diimbangi Peningkatan SDM

MAJALENGKA-Pemkab Majalengka selain konsentrasi melakukan pembangunan fisik,harus diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakatnya. Karena Majalengka di masa mendatang akan dihadapkan pada persaingan global yang semakin ketat. Di antaranya dilaksanakannya pembangunan baik berskala nasional, regional, maupun lokal. \"Majalengka saat ini tengah gencar-gencarnya pembangunan fisik, seperti bandara internasional. Ini harus diikuti dengan pembentukan karakter masyarakat dan peningkatan SDM-nya. Tujuannya agar rakyat Majalengka tidak menjadi subjek pembangunan, melainkan objek pembangunan itu sendiri,\" kata anggota DPR RI Maruaruar Sirait saat melaksanakan resesnya di sejumlah desa di Kabupaten Majalengka. Dijelaskan Ketua DPP PDIP ini, pihaknya sangat tidak berharap rakyat Majalengka menjadi penonton di rumahnya sendiri. Tapi melainkan sebaliknya, harus mampu mengisi kemajuan pembangunan ini minimalnya di level menengah ke atas. \"Semua ini harus dipersiapkan dengan matang, bila tidak masyarakat yang akan rugi sendiri,\" tuturnya. Namun kendati demikian, Ara mengaku bersyukur kepada masyarakat Majalengka yang memiliki kedua figur pemimpin kepala daerah yang saling melengkapi, visioner, dapat dipercaya, dan semangat membangun daerahnya yang tidak pernah surut. \"Pertarungan politik Pilkada Majalengka telah usai. Pasangan terpilih H Sutrisno dan H Karna Sobahi kini sudah dilantik dan keduanya harus menjadi bapak dan ayah bagi semua golongan, termasuk merangkul rival politiknya. Bila itu dilaksanakan itulah tanda sikap seorang negawaran yang patut ditiru dan teladani,\" papar Ketua DPP Taruna Merah Putih ini. Ara sapaan Maruarar mengakui, bahwa dirinya terpilih menjadi anggota DPR RI selama tiga periode atas dukungan dari rakyat. Sehingga sudah menjadi kewajiban dirinya bekerja dan berjuang demi kepentingan rakyat. Apalagi dirinya dipilih dan digaji dari uang rakyat. Ia mengucapkan mohon maaf pada saat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kemarin, tidak mampu mewujudkan aspirasi rakyat untuk menolaknya. \"Kekuatan kami di DPR sedikit karena kalah suara pada saat vooting. Jadi, mohon maaf kenaikan BBM tidak bisa dihindari dan rakyat banyak menanggung deritanya,\" ungkapnya. Ia menjelaskan, PDIP ketika melakukan penolakan kenaikan BBM bukan tanpa alasan tapi memberikan solusi dan alternatif lain ke pemerintah. Tapi sayang hal itu tidak pernah digubris. \"Kenapa tidak melakukan penghematan belanja negara. Sebut saja satu contoh, menghemat perjalanan dinas pemerintah yang selama ini bisa mencapai Rp80 triliun. Angka ini sudah sangat cukup untuk mengatasi APBN yang diklaim pemerintah bisa jebol sampai Rp30 triliun bila tidak mengurangi subsidi BBM. Lalu, pemerintah bisa mencari penerimaan baru yang legal. Dalam hal ini, pemerintah bisa memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dan cukai. Sebut saja misalnya sektor pajak batubara. Itu potensinya Rp40 triliun. Belum lagi cukai minum alkohol, soda, rokok, sama bumbu penyedap yang berpotensi Rp5-10 triliun,\" jelas Ara. Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Kulur Kecamatan Majalengka Nyuningsih mengaku kerap mendapatkan keluhan dari warganya ketika ada kenaikan harga BBM.\"Otomatis, bila BBM naik, semua harga sembako tidak terkendali. Sedangkan penghasilan tidak bertambah, harga melambung jauh,\" ucapnya saat mengadukan nasibnya ke Maruarar Sirait. Hal senada diungkapkan warga lainnya, Jaman. Ia mengaku tidak setuju atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM, dengan kompensasi program Balsem. \"Dalam pendataannya kacau. Banyak warga yang berhak menerima, jadi tidak. Sedangkan yang mampu dapat. Lebih baik, program ini dihilangkan daripada kami terus ribut dan menimbulkan banyak konflik horizontal,\" ungkapnya.(har/adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: