Stunting Jadi Bahasan di Reses Dewan

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Angka stunting di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Upaya pemerintah pun terus dilakukan. Beragam program mulai digulirkan. Mulai dari pemberian makanan tambahan dan lainnya.

Tema itu, rupanya menjadi bahasan ketika anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Hj Hanifah MA menggelar reses di Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun, belum lama ini.

Itu disampaikan Ketua RT 1 Desa Bulak, Titin. Menurutnya, Kecamatan Arjawinangun pun menjadi salah satu daerah di Kabupaten Cirebon yang menyumbangkan permasalahan stunting.

Persolaan itu, kata dia tidak lepas akibat dari menurunnya daya beli masyarakat pada kebutuhan pangan. Meskipun upaya penurunan stanting tengah digalakkan pemda namun dianggapnya belum optimal.

BACA JUGA:Kuwu Kalimekar Cirebon Diduga Selingkuh dengan Istri Tentara, Warganya Murka

BACA JUGA:Prediksi Mahfuz Sidik, Hoaks dan Ujaran Kebencian Meningkat Mulai November

"Upaya seperti pemberian sembako maupun makanan tambahan untuk balita dan kanak-kanak itu menurut saya tidak cukup. Hanya dengan bantuan pangan sagebrakan saja," ujar Titin

Menurutnya, perlu dipikirkan bagaimana para orang tua mendapatkan pekerjaan agar dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya.

"Mohon bantuan bu dewan bisa mengkomunikasikan dengan pemerintah agar dapat memfasilitasi permodalan UMKM bagi masyarakat Desa Bulak," ungkapnya.

Sementara, Ketua RT 3, Sajudi menyampaikan hal lain. Tentang pendidikan. Menurut dia, pendidikan yang baik adalah modal dasar manusia utk meningkatkan kemandirian. Faktanya di Desa Bulak masih sedikit warga penduduk yang dapat melanjutkan sekolah, apalagi sampai perguruan tinggi.

BACA JUGA:Sejarah Rumah yang Dieksekusi PT KAI di Cirebon Versi Iswardi, Terkait Polisi dan Gerombolan

BACA JUGA:Borong Empat Penghargaan pada FesTIK 2023 di Semarang, Diskominfo sebagai Mitra Terbaik Relawan TIK

Penyebabnya banyak. Salah satunya lantaran mahalnya biaya pendidikan. Muaranya karena faktor ekonomi keluarga. "Walaupun ada program wajar 9 tahun, masih banyak sekolah yang memungut bayaran dengan bermacam-macam alasan," imbuhnya.

"Faktor ekonomi yang terbatas juga menjadi alasan sehingga mereka tidak melanjutkan sekolah dan memilih bekerja untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup," tuturnya.

Ia pun meminta agar DPRD bisa menjembatani untuk memberikan kursus gratis kepada masyarakat tidak mampu melanjutkan sekolah.

Sementara itu, Politisi PKB, Dr Hj Hanifah MA pun mengaku sudah mendokumentasikan semua keluhan dan aspirasi masyarakat di dapilnya. Komitmennya jelas, untuk bisa segera ditindaklanjuti.

BACA JUGA:Orang Garut Ancam Israel, Diberi Waktu 3 Hari Untuk Menyerah

BACA JUGA:Pasrah, Iswardi Cahyana Penghuni Rumah yang Dieksekusi PT KAI Singgung Azab dan Israel

"Semua aspirasi yang telah disampaikan, akan dibawa ke gedung dewan, untuk disampaikan kepimpinan. Dan dibahas di rapat kerja bersama pemerintah daerah melalui mitra kerja disetiap komisi," pungkasnya. (sam)

Sumber: