Forum Disbun Jabar Pertajam Rencana Kerja 2024-2026

RADARCIREBON.COM - Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Forum Dinas Perkebunan Tahun 2024 dengan mengangkat tema “Menuju Perkebunan Unggul dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Perkebunan” di Grand Sunshine Resort and Convention Center, Soreang, Kabupaten Bandung, pada tanggal 22-23 Februari 2024.

Forum Dinas Perkebunan yang dibuka Penjabat Sekretaris Daerah, Taufiq Budi Santoso diikuti seluruh perwakilan dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan di Jawa Barat, asosiasi petani dan pengusaha perkebunan lingkup Provinsi Jawa Barat.

Forum Dinas Perkebunan Tahun 2024, sebagai forum sinkronisasi untuk mempertajam strategi dengan kolaborasi antar perangkat daerah lingkup pertanian baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, praktisi dan instansi terkait dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan kegiatan forum Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini adalah merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Tahun 2024-2026, mengkoordinasikan dan mensinergikan program/kegiatan tahun 2025 serta emperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan dalam Rancangan Renja tahun 2025.

BACA JUGA:5 Ciri-Ciri Ganguan Radang Tenggorokan yang Perlu Diwaspadai

Penjabat Sekda Jabar, Taufiq Budi Santoso menjelaskan, hingga Desember 2023, capaian NTP Provinsi Jawa Barat telah melebihi target dengan capaian sebesar 107,45 poin. Sementara capaian NTUP Perkebunan Rakyat (NTUP-R) sebesar 101,77 poin dari target 103,52 poin.

"Tantangan rendahnya NTUP-R ini diantaranya, disebabkan oleh rendahnya nilai harga yang diterima petani. Kondisi tersebut tentunya menjadi tanggung jawab kita semua seluruh stakeholder perkebunan untuk mendorong peningkatan nilai harga produk perkebunan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Taufiq mengungkapkan, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah merancang berbagai indikator dan target kinerja program dengan sasaran peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi perkebunan.  Berbagai upaya tersebut dilaksanakan sebagai upaya mendorong akselerasi peningkatan ekonomi pelaku usaha perkebunan. Oleh karena itu, pihaknya berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh pemerintah daerah kab/kota, agar upaya tersebut berjalan lancar dan mencapai target yang diharapkan.

"Kami mendorong agar UPTD di Dinas Perkebunan diupayakan untuk bisa bertransformasi menjadi BLUD. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti paling tidak, ada satu UPTD di Dinas Perkebunan yang sudah bisa menjadi BLUD. Selain itu, kami juga mendorong Dinas Perkebunan bersama UPTDnya untuk bisa berorientasi pada produksi, produksi-produksi perkebunan ini dihasilkan secara maksimal sehingga dapat mengatasi dan menguatkan ketahanan pangan di Jawa Barat," pungkasnya.

BACA JUGA:Ada di Cirebon Masjid Berusia 500 Tahun Lebih, Masjid Merah Panjunan Tradisi dan Orisinalitasnya Terjaga

Kemudian Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa menjelaskan, berdasarkan Angka Tetap (ATAP) Tahun 2022, proporsi kepemilikan area perkebunan di Jawa Barat masih didominasi oleh Perkebunan Rakyat dengan persentase 80,62%. Sementara, berdasarkan total luas lahan perkebunan di Provinsi Jawa Barat dalam 10 tahun terakhir, terjadi rata-rata penurunan sebesar 0,58% tiap tahunnya. Hal ini berbanding terbalik apabila hanya dilihat dari sektor perkebunan rakyat saja. Secara luasan, luas tanaman perkebunan rakyat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,15% tiap tahunnya.

"Hal ini menunjukan, terdapat potensi yang bisa terus dikembangkan dan didorong dari sektor perkebunan rakyat," katanya.

Menurut Gandjar, Rencana Strategis Dinas Transisi Perkebunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026, diharapkan akan mampu menjawab tantangan subsektor perkebunan khususnya perkebunan rakyat kedepannya.

"Antara lain, tantangan penyediaan pangan, mitigasi akan dampak perubahan iklim global, standardisasi baku mutu produk perkebunan dan kemudahan dan kepastian distribusi/pengangkutan dan pemasaran produk perkebunan," paparnya.

Selanjutnya, Gandjar menyatakan, Forum Dinas Perkebunan kali ini akan mampu mempertajam strategi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, khususnya untuk Rencana Kerja Tahun 2025. Sekaligus mengharmonisasi hal tersebut dengan stakeholder agar kegiatan yang disusun tepat sasaran.

BACA JUGA:Calon Pemain Naturalisasi Sudah Tidak Sabar Bela Timnas Indonesia

Kolaborasi OPD Tingkatkan NTP Perkebunan

Forum Dinas Perkebunan tidak hanya menghadirkan komunikasi satu arah, melainkan forum diskusi bersama perwakilan asosiasi petani pekebun setiap komoditas di Jawa Barat, yang terdiri dari APTI, APKI, APTEH, APCI, AGKP, APTRI, APEKI, APAKAI, AP3MA, APKARINDO, GAPPERINDO, MPIG dan GPP Jabar Banten. Diskusi ini bertujuan untuk membahas persoalan yang dihadapi di bidang perkebunan, agar diperoleh solusi serta masukan yang sesuai untuk pembangunan perkebunan di Jawa Barat.

Turut hadir pula Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, R. Yunandar R. Eka Perwira, yang dalam sambutannya mengungkapkan, Forum Perangkat Daerah seharusnya memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan tantangan ke depan, bukan hanya sekedar formalitas, untuk dituangkan dalam suatu rencana strategis. Forum OPD ini harus mendesign pembangunan yang sesuai dengan tujuan pemerintah pusat, dalam hal ini harus in line. Kuncinya ada di pemerintah selaku eksekutif.

"Kita harus dapat melihat secara detail, bukan hanya berdasarkan angka-angka saja," ungkapnya.

Menurut Yunandar, kunci keberhasilan suatu bangsa maju itu salah satunya adalah dengan apresiasi. Kopi Puntang diapresiasi sebagai kopi terbaik di Atlanta, Georgia. Kemampuan masyarakat Jawa Barat di sektor perkebunan itu luar biasa. Selain itu, Jawa Barat juga merupakan produsen teh terbesar di Indonesia.

Yunandar mengungkapkan, pemerintah harus mendorong petani melakukan nilai tambah produk, dengan tidak lagi menjual hasil perkebunannya dalam bentuk bahan baku. "Dengan cara memberikan akses pasar langsung kepada petaninya, dalam hal ini pemerintah harus menjadi offtaker dan marketer di Jawa Barat," katanya.

BACA JUGA:Cara STY Melatih Timnas Indonesia, Bikin Iri Pelatih Dunia

Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Barat, Dudung Supriyadi yang juga hadir dalam forum ini menjelaskan, NTP (Nilai Tukar Petani) Jawa Barat mengalami kenaikan. Hal ini berarti Indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibanding Indeks harga yang dibayar. Kemudian, NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian) Jawa Barat mengalami kenaikan diakibatkan oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani lebih tinggi dari kenaikan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal.

"NTP Jawa Barat naik dipengaruhi oleh kenaikan NTP subsektor Tanaman Pangan, sedangkan NTP Subsektor lainnya mengalami penurunan. Kontribusi Subkategori Perkebunan menempati posisi kelima pada Kategori Pertanian di Jawa Barat tahun 2023. Subsektor Perkebunan mempunyai peran sebesar 0,55% terhadap perekonomian di Jawa Barat tahun 2023," katanya.

Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan menyampaikan, Forum OPD Tahun 2024 sangat penting, karena merupakan masa transisi tahun politik, implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dan pertumbuhan untuk ekonomi yang berkualitas. Iendra mengungkapkan visi Jawa Barat 2025-2045 adalah mandiri, maju dan berkelanjutan. Ada 5 sasaran visi 2025-2045. Antara lain peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kepemilikan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission.

"Kegiatan prioritas Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat terdiri dari regenarasi petani, fasilitas dan pembuatan pupuk/antisipasi kelangkaan pupuk, pengendalian OPT dan penerapan PHT perkebunan, pembangunan dan penetapan kebun sumber benih/BPT-PIT, mitigasi dan perubahan iklim rawan kekeringan, peningkatan produksi perkebunan, promosi produk perkebunan, pelestarian plasma nutpah, sumber daya genetik perkebunan, dan DBHCHT," paparnya.

BACA JUGA:RS Gunung Jati Cirebon Kebanjiran Pasien, Ruang Anak Penuh, Terindikasi Penyakit Ini

Guna mendapatkan dukungan dari pusat, hadir pula Ketua Kelompok Perencanaan Dirjenbun Kementan RI, Agnes Verawaty Silalahi.

Agnes menjelaskan sub sektor perkebunan akan berkontribusi pada misi ke-2 yakni transformasi ekonomi dan misi ke-5 yakni ketahanan social budaya dan ekologi. Sub sektor perkebunan akan memiliki prioritas dalam pembangunan. Khusus sub sektor perkebunan telah ditetapkan komoditas strategis/unggulan yakni produktivitas lada, pala, cengkeh, dan nilam.(*)

Sumber: