BBWS Lamban Tangani Cisanggarung

CIREBON - Penjabat Bupati Cirebon H Daud Ahmad menyesalkan lambannya penanganan dari Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWSCC) terhadap sejumlah tanggul yang jebol sehingga menyebabkan banjir. Padahal, lanjutnya, sebelum banjir pihak BBWSCC sudah mengetahui tanggul-tanggul yang memerlukan prioritas perbaikan. “Saya bersama BBWS dan PSDA mengecek di lokasi banjir. Sebenarnya dari BBWS sendiri sudah tahu mana yang seharusnya cepat direhabilitasi dan mana yang hanya butuh peninggian tanggul. Tapi, itu tidak segera dikerjakan,” tegas Daud dengan nada kesal ketika diwawancarai Radar saat meninjau bencana banjir di Desa Ciledug Wetan dan Desa Cilengkrang, Kamis (20/2). Oleh karena itu, dengan musibah banjir bandang kemarin, dia mengajak BBWSCC untuk tanggap dan segera melakukan aksi perbaikan terhadap tanggul-tanggul yang sudah rawan kerusakan. “Kalau masalah lama silakan tanya ke BBWS, kalau saya sih nyesal saja ke BBWS yang lamban. Kalau masalah koordinasi, kita dari Pemkab nggak kurang-kurangnya,” ujar Daud. Berdasarkan pantauan Radar, ada beberapa tanggul yang menyebabkan banjir. Tanggul di Blok Plabuhan Desa Ciledug Wetan yang hanya sekian meter, namun masih ada bibir tebing sungai Cijangkelok yang belum diberi tanggul. Kemudian tanggul di Babakan Losari Lor yang jebol sehingga mengakibatkan banjir, serta tanggul yang sudah dalam kondisi rawan di Desa Kalibuntu. Masih menurut Daud, pihaknya sangat berduka dengan adanya kejadian banjir akibat luapan Cisanggarung. “Saya sangat berduka dengan adanya banjir yang menggenangi ratusan rumah akibat luapan sungai Cisanggarung. Namun saya juga lega, ternyata banjir yang menggenangi tidak berlangsung lama,” ujar Daud. Meskipun banjir sudah mulai surut dan masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing, namun Daud mengimbau dalam waktu tertentu, jika diperlukan evakuasi, masyarakat harus menurut kepada petugas. “Alhamdulillah menyusul surutnya banjir masyarakat sudah bisa ke rumahnya masing-masing. Yang penting pada saat kejadian, jika diperlukan evakuasi itu harus dilakukan. Karena yang paling utama adalah menyelamatkan masyarakat,” ucap Daud. Sementara itu, Kabag Kesra Pemkab Cirebon, Zainal Arifin mengakui, saat ini semua pengungsi sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Karena genangan air sudah surut. Genangan air surut mulai sore hingga malam. Baru pagi hari semuanya sudah tidak ada yang tergenang air. “Sejak tadi sore (kemarin, red) pengungsi ingin pulang, tapi petugas berusaha mencegah. Kita di pengungsian sudah menyiapkan berbagai macam keperluan pengungsi. Mulai fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, juga keperluan lainnya,” ungkap Zainal. Kapolres Cirebon, AKBP Irman Sugema yang mendampingi penjabat bupati, mengungkapkan, pihaknya berhasil mendapatkan bantuan untuk para pengungsi dari Senkom Mitra Polri. Dia mengaku pada saat kejadian banjir tidak hadir karena ada rapat di Polda. Namun, dirinya menyampaikan kondisi musibah banjir itu ke Polda Jabar. “Alhamdulillah Senkom bersedia memberikan bantuan untuk korban banjir,” imbuh Irman. Pada kesempatan itu, penjabat bupati dan Senkom Mitra Polri memberikan bantuan berupa seragam sekolah dan sembako bagi korban banjir. Sementara itu, warga Desa Ciledug Wetan Blok Plabuhan, Erni menyampaikan kekhawatirannya atas kemungkinan akan adanya banjir susulan. \"Tadi saya lihat air sungai Cisanggarung sudah naik lagi. Saya takut ada banjir lagi. Rumah saya dekat sekali dengan sungai Cisanggarung. Pada banjir kemarin, rumah saya paling parah, air mencapai kepala manusia orang dewasa,\" beber Erni. BUTUH DANA DUA TRILIUN Terpisah, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWSCC) tidak menjamin masalah sungai di wilayah III Cirebon dan Brebes akan beres pada tahun-tahun mendatang. Pasalnya, meski mengaku mendapatkan anggaran cukup fantastik, namun anggaran yang ada masih kurang. Menurut Kabid Operasional BBWSCC, Kasno, untuk antisipasi hal itu, saat ini pihaknya hanya memprioritaskan permasalahan sungai yang lebih parah dan mengenyampingkan permasalahan lainnya. \"Data di kami, ada 267 titik kritis. Itu saja butuh anggaran besar, minimal Rp2 triliun,\" kata Kasno, kemarin. Oleh karena itu, dirinya berpendapat bahwa permasalahan sungai tidak akan habis bila melihat tahun-tahun ke depan. Pasalnya, tiap tahun persoalan baru akan muncul. \"Ini yang jadi masalah kami. Beres di sungai A, sungai B bermasalah. Belum lagi kondisi alam, makanya saya bilang, masalah sungai akan terus ada,\" jelas Kasno. Meski begitu, dirinya membantah bila BBWSCC sendiri dianggap tidak peduli dengan masalah sungai. Ia beralasan, lambatnya penanganan lantaran bingung memprioritaskan perbaikan sungai. Tak ayal, beberapa masalah sungai seringkali mengalami keterlambatan dalam hal perbaikan. Disinggung soal masalah longsor di Sungai Ciwaringin, Kasno menjabarkan bila masalah itu belum dianggap serius, dan beberapa masalah lainnya, seperti di wilayah timur Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. \"Kalau Kabupaten Cirebon saya pikir belum ada yang parah. Yang paling parah saat ini adalah masalah di Kali Jonggol,\" jelasnya. Dia beranggapan, bila masalah Kali Jonggol tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan masalah yang lama, yakni banjir di Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Untuk itu, saat ini saja, Kasno mengaku tengah mengevaluasi hal tersebut. Meski begitu, diakuinya, masalah Sungai Jonggol sendiri tidak akan berlangsung cepat penanganannya. \"Ini karena cuaca dan alam yang kurang bersahabat. Kalau soal anggaran dan alat, kami sudah siap dari kemarin. Hanya saja, dalam perbaikan sungai sendiri tidak bisa dilakukan dalam musim hujan, karena membahayakan pegawai dan pekerja,\" kilah Kasno. Ditambahkannya, BBWSCC sendiri telah membangun beberapa pos untuk mengetahui aliran air dan debitnya di beberapa sungai. Dikatakannya, dengan mengetahui debit air, maka BBWSCC sendiri mampu memprediksi datangnya banjir. \"Kalau perbaikan nggak mungkin, jadi kami pantau debit dan aliran air saja di beberapa pos kami,\" pungkasnya. ASURANSI BUAT PETANI Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) bersama Komisi IV DPR RI menggelar sosialisasi tentang Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Ball Rom Hotel Aston, Kamis (20/2) sekitar pukul 10.00 WIB. Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi itu Kepala BPPSDMP Dr Ir Winny Dian Wibawa dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ir H E Herman Khaeron MSi. Menurut Winny, UU ini nantinya diharapkan bisa melindungi petani dari sedikitnya empat penyebab utama kerugian atau gagal panen dalam bercocok tanam yakni bencana alam, hama, wabah penyakit hewan menular dan perubahan iklim. UU baru ini nantinya diharapkan bisa menjadi proteksi atau jaminan aman dalam bercocok tanam, menghindarkan potensi kerugian dan safety dari ancaman bencana. “Ini adalah langkah nyata pemerintah dalam melindungi warganya, karena dalam undang-undang ini terdapat mekanisme untuk perlindungan dan pemberdayaan petani,” ujarnya. Sementara Wakil Ketua Komisi IV Ir H E Herman Khaeron MSi mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk 2014 sebesar Rp150 miliar untuk pilot project yang saat ini sedang berlangsung di Palembang dan Gresik. Luasnya pilot project-nya sendiri menurut pria yang akrab disapa Hero ini sekitar 1 juta hektare . Sedangkan untuk proses untuk cover asuransi nantinya melalui lembaga asuransi milik negara dan dilaksanakan dengan mekanisme yang berlaku baik premi ataupun klaimnya. Hero pun menjelaskan tentang mekanisme klaim tersebut , untuk premi 160 ribu per hektare selama satu tahun, klaim yang bisa dicairkan apabila lahan pertanian yang sedang digarap terkena bencana ataupun lahan yang gagal panen. “Semoga UU ini bukan hanya pendapatan petani saja yang meningkat, namun martabat petani Indonesia juga bisa terangkat,” ucapnya. (den/sam/dri)

Sumber: