Komisi II Dorong Serapan Anggaran SKPD Bisa Maksimal

SUMBER, RADARCIREBON COM   - Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, mendorong agar setiap SKPD bisa maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran sejak di triwulan pertama.

Demikian disampaikan ketua komisi II, R Hasan Basori, kepada Radar usai menggelar rapat Pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kemarin. 

Menurutnya, ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat dengan BKAD. Pertama menyoroti komitmen BKAD melaksanakan laporan WTP. Kedua terkait perubahan sistem pencairan anggaran yakni, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berlaku secara nasional. 

Namun, dengan SIPD beberapa OPD ini mengalami kendala dalam input beberapa dokumen pendukung untuk pencairan dalam SIPD. “SIPD ini integrasi dari mulai perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan. Berbeda dengan sebelumnya yang mana Pemkab Cirebon mempunyai sistem keuangan lokal saja yang namanya Sikaton,” terang Hasan.  

BACA JUGA: Pemuka Agama Tersangka Pencabulan Anak Tiri Menghilang Tanpa Jejak, Kini Berstatus DPO

"Sikaton ini cenderung tidak melampirkan dokumen-dokumen pelaporan. Sehingga memang perlu adanya adaptasi, perlunya komunikasi yang bagus antara setiap OPD dengan BKAD," ungkapnya. 

Padahal, kata Hasan, SIPD ini masalah kabupaten yang sebenarnya BKAD harus intens memberikan informasi dan komunikasi dengan semua OPD. Dan memang setiap OPD memiliki kendala lain-lain tergantung catatan atau kegiatan yang dimiliki setiap OPD.

Tapi yang menjadi catatan menjadi kita, kita setiap tahun mengalami stagnasi kegiatan di triwulan pertama. Apakah memang anggarannya tidak tersedia? Dan ternyata sebenarnya di manajemen internal BKAD setiap OPD dianggarkan 15 persen anggaran di triwulan pertama. Triwulan kedua 30 persen di manajemen ritme menajemen keuangannya, "paparnya. 

Artinya, lanjut RHB begitu akrab disapa, sejatinya kalau dinas siap, harapannya minimal satu, dua, tiga atau empat kegiatan itu bisa jalan di triwulan pertama yang prioritasnya di dinas-dinas besar seperti PU dan lainnya. 

BACA JUGA: Selain THR, Belanja Kebutuhan Pemkot Cirebon Cair Sebelum Lebaran, Termasuk Honor Non-ASN

Ia pun menyimpulkan kenapa triwulan pertama ini selalu tidak ada kegiatan. Selalu berkutat pada persiapan administrasi lelang dan lainnya. Kalau persiapannya di bulan Januari, kegiatan bisa diadakan di bulan Februari atau Maret yang budgetnya sudah tersedia.

"Itu yang sedang kita pikirkan, agar dinas peduli dengan itu. Sehingga dalam penyerapan anggaranya relatif bisa di atas 15 atau 20 persen di triwulan pertama. Sementara biasanya di triwulan pertama paling kurang dari 10 persen," tutupnya. 

 

 

Sumber: