Aher Disebut Kekanak-kanakan

SUMBER- Reaksi Gubenur Jawa Barat, H Ahmad Heryawan Lc yang akan mendatangi DPRD Kabupaten Cirebon terkait tudingan memperlambat surat keputusan (SK) pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, membuat sejumlah anggota DPRD meradang. Anggota Fraksi Partai Hanura, Supirman SH menilai, sikap Aher terlalu kekanak-kanakan. Bahkan, Supirman mempertanyakan kredibelitas Aher selaku gubenur dalam menjawab isu sensitif. “Isu soal penahanan SK pelantikan itu kan merupakan pembicaraan di warungan atau isu–isu yang biasa berkeliaran di dunia politik. Jadi, tidak usah ditanggapi serius dengan marah-marah seperti itu, tinggal dijawab apa adanya saja beres,” ujar Supirman, kepada Radar, Kamis (27/2). Dikatakan Supirman, Aher mestinya tidak perlu merasa jadi korban fitnah, kalau yang dilakukannya sudah sesuai tahapan untuk pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. “Saya sangat menyayangkan sikap gubernur yang merasa difitnah. Sasarannya itu tidak jelas, kecuali ada yang melaporkan hal itu dan sudah disaksikan oleh orang lain,” terangnya. Dia meyakini, persoalan ini sangat politis. Apalagi, Aher sampai mau mendatangi kantor DPRD untuk mempertanyakan fitnah yang ditujukan kepadanya. Dia menduga, ini ada hubungannya dengan pencitraan untuk pemilihan legislatif dan presiden. “Gak usah datangi DPRD. Tinggal beri penjelasan saja, nanti juga kita undang. Kalau seperti ini, Aher sudah seperti anak-ana. Tapi kalau dianalisa, sikap Aher seperti sedang memainkan sebuah skenario,” paparnya. Wakil Ketua DPRD, H Agus Effendi SH MH juga menyayangkan sikap Aher. Sebab, urusan pelantikan bupati dan wakil bupati memang sudah ada aturannya dan sudah berjalan dengan sendirinya. “Gubernur sebetulnya tinggal melaksanakan saja, untuk persoalan nanti hasilnya itu kan tergantung keputusan mendagri,” kata Agus. Dia mengatakan, mengapa DPRD mendesak gubenur agar segera mengeluarkan SK pelantikan, tujuannya semata-mata agar pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak terhambat. “Kalau dilama-lama, dampaknya ada di masyarakat,” tukasnya. Seharusnya, lanjut dia, politisi sekelas gubernur tidak perlu marah-marah soal SK pelantikan bupati dan wakil bupati yang belum turun ke pemerintah daerah. “Tinggal bilang saja sedang ditempuh sesuai dengan mekanisme yang ada,” tuturnya. Ketika Aher ingin mendatangi DPRD, kata Agus, hal ini merupakan tindakan yang tidak perlu. Sebab, DPRD dengan Pemerintah Provisi Jawa Barat memiliki aturan atau mekanisme nya masing-masing. (sam)

Sumber: