Buleleng Belajar Bandara ke Majalengka

MAJALENGKA – Sejumlah legislator dan Pemerintah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka, Kamis (27/2). Bertempat di gedung Yudha, rombongan yang diketuai oleh Putu Tirta Adyanan tersebut guna membahas rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati. Kedatangan tamu dari Pulau Dewata tersebut diterima secara langsung oleh Asda I Bidang Pemerintahan, Aeron Randi AP MSi dan sejumlah pejabat eselon III di lingkungan Setda Majalengka. Putu Tirta memaparkan, pihaknya kunker ke Majalengka yakni untuk mengetahui prospek pembangunan megaproyek BIJB. Pasalnya, beberapa daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng juga dalam beberapa tahun ke depan akan membangun bandara. Karenanya, melalui kunjungan kerja tersebut diharapkan mendapatkan informasi dan berencana ingin mencoba untuk mengkolaborasi dan membandingkan proses di Majalengka. “Majalengka yang memprakarsai rencana pembangunan bandara tentunya patut kita tiru. Terlebih kajian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu dinilai telah memadai. Terlebih ada dana yang disiapkan oleh provinsi dalam pembangunan tersebut,” ujar Putu. Prakarsa yang terus digagas oleh Pemkab Majalengka ini, Kabupaten Buleleng diharapkan mencontoh seperti itu. Dan pemprov bisa menggelontorkan dana yang sebelumnya telah disiapkan untuk pembebasan lahan tersebut. Dijelaskannya, Buleleng juga tidak berbeda seperti Majalengka bahwa proses pembangunan bandara itu berada di wilayah utara. Banyak wisata seperti pantai dan bukit yang terkenal dengan daerah pariwisatanya. Namun, hal itu tidak akan berkembang jika tidak ditopang dengan keberadaan bandara. Pertimbangan yang lain, bahwa bandara Ngurahrai tidak mungkin diperluas. Artinya, progres ke depan adalah dipusatkan di wilayah Buleleng. “Artinya selain infrastruktur kami bagus, kami berpikir masyarakat kami juga bisa berkonsolidasi bersama legislatif dan eksekutif guna bisa membebaskan tanahnya. Ini yang perlu ditiru dari Majalengka,” katanya. Beberapa hal yang menarik, diakuinya, partisipasi masyarakat Majalengka tentunya mendukung di setiap pembangunan terutama dalam proses perencanaan BIJB khususnya pembebasan lahan. Mudah-mudahan hal ini bisa ditangkap oleh eksekutif dan legislatif yang turut hadir dalam rombongan. Pasalnya, di Kabupaten Buleleng itu, ada sebagian tanah yang masih dikuasai oleh desa adat. Artinya dalam prospek berpikir sentral dalam pembangunan bandara dan infrastruktur untuk menopang bandara, hal ini tentunya dari faktor harga tanah di Buleleng itu berbeda dengan Majalengka. Sebab, harga tanah di wilayahnya itu hampir beberapa kali lipat dengan di Majalengka. Per are saja sudah mencapai Rp25 juta dan satu hektare bisa mencapai harga Rp2,5 miliaran. “Artinya untuk tahap pembebasan lahan ini masih perlu banyak belajar dengan Majalegka. RTRW di Kabupaten Buleleng juga harus meniru dan model pengelolaan sampai dengan pola konsorsium atau lainnya harus banyak belajar. Jangan sampai kehadiran bandara itu hanya mampu menghasilkan dari pemanfaatan lahan parkir saja,” tandasnya. Sementara itu, Asda I Bidang Pemerintahan Aeron Randi AP MSI menjelaskan, pihaknya menyambut baik kehadiran tamu dari pulau atau wilayah yang sudah mendunia tersebut. Terlebih hal ini guna mengetahui proggres pembangunan BIJB. Secara teknis Pemkab Majalengka sudah menyiapkan kehadiran tamu dari pulau dewata tersebut. Aeron memaparkan, Majalengka ini adalah kabupaten yang sedang giat membangun. Meski diakui bukan kota yang besar, hal ini jauh berbeda dengan Bali yang semua serba indah dan enak. Kehadiran BIJB juga sebelumnya mengundang kontroversi dari berbagai kalangan. Kala itu muncul isu Provinsi Cirebon dari beberapa elemen masyarakat. Namun, Majalengka tetap menolak untuk bergabung. Akhirnya Majalengka terus bergerak dan fokus terhadap pembangunan bandara di Kertajati. Di samping itu, didukung dari lokasi pegunungan dan pusat pemerintahan kota di bawah kaki Gunung Ciremai. Sehingga pembangunan megaproyek BIJB yang digagas oleh Pemprov Jawa Barat ini akhirnya mempercayai kepada kabupaten dengan julukan Kota Angin ini. Dijelaskan, BIJB ini murni pembangunan yang digagas oleh Pemprov Jawa Barat. Meski Jawa Barat memiliki satu bandara yakni Husein Sastra Negara, namun tidak mungkin diperlebar maupun diperluas tetap tidak akan berubah. Alhasil, latar belakang itu pembangunan bandara diakselerasi di Majalengka yang sekarang tengah dibangun tahap runway. Nantinya direncanakan tahun 2016 mendatang, sudah bisa digunakan untuk tempat landing. “Nantinya jika bandara ini sudah rampung dibangun, dari Bandara Ngurahrai bisa secara langsung ke BIJB,” terangnya. Di samping itu, lanjut Aeron, pembangunan BIJB juga diuntungkan oleh beberapa pembangunan yang lain seperti tol Cikapa. Artinya, dari sisi manapun termasuk aturan regulasi sudah mendukung semua. Terlebih lagi, 3 Februari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah pusat mendukung sepenuhnya pembangunan bandara tersebut. Di samping beberapa kawasan lain dari bandara, Majalengka juga tengah berencana membangun aero city atau kota berbasis bandara. Dari luas cakupan perencanaan pembangunan 5.200 hektare masing-masing 1.800 untuk pembangunan bandara dan sisanya rencana pembangunan aero city dan infrastruktur lain yang diserahkan kepada pihak swasta. “Alhamdulillah seiring berjalan sesuai dengan tata ruang pembangunan ini, sudah hampir 1.000 hekatare lahan dibebaskan. Tahun ini kami berharap bisa menyelesaikan semua. Karena, titik krusial sifatnya pembangunan megaproyek itu adalah pembebasan lahannya. Kuncinya adalah secara berkesinambungan sosialisasi diadakan. Dari kunjungan ini, kami juga banyak belajar terkait informasi dari Kabupaten Buleleng tentang bagaimana pengembangan wisatanya,” pungkasnya. (ono)

Sumber: