Jambore BPD Majalengka Dijadikan Agenda Politik?

MAJALENGKA, RADARCIREBON.COM - kegiatan Jambore BPD di Kabupaten Majelengka, disinyalir ditunggangi oleh agenda politik salah satu calon.

Perkumpulan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majalengka, menepis tudingan tersebut.

Isu tersebut muncul menyusul adanya voice note yang disebarkan kepada beberapa anggota BPD dalam kegiatan tersebut.

Namun, dalam rapat pengurus dan panitia Jambore BPD, Dewan Pakar PABPDSI Kabupaten Majalengka, yang terdiri dari Dr H Dadang Sudarno, Drs H Abdul Ghani, dan Sekretaris PABPDSI Majalengka Dr Haris Fauzi, menegaskan bahwa isu tersebut tidak memiliki dasar.

BACA JUGA: KUR BRI Bantu Usaha Kayu Rotan Bangkit dari Krisis

BACA JUGA:TEGAS! 5 Sikap BPIP Terhadap Fatwa MUI Melarang Salam Lintas Agama

Dadang menjelaskan bahwa dalam Jambore tersebut tidak ada agenda politik, sesuai dengan Ad/ART PABPDSI. 

Kegiatan ini sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan BPD dalam menjalankan tupoksinya.

Lebih lanjut, Dadang menyatakan bahwa dalam kegiatan Jambore BPD yang akan digelar di akhir bulan ini, tidak ada agenda deklarasi. 

Yang ada, kata dia, adalah rekomendasi Jambore yang bertujuan memperkuat tupoksi BPD dan menyamakan persepsi arah perjuangan BPD dalam pembangunan desa sesuai dengan UU desa.

BACA JUGA:Angka Percerain di Indramayu Naik Lagi, Ada yang 7 Kali Kawin Cerai

BACA JUGA:Sekda Dian Calon Kuat Golkar Kuningan, Tapi DPP Belum Restui Asep Mundur dari Pencalonan

"Saya pastikan bahwa isu tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar. Kegiatan jambore murni merupakan kegiatan organisasi dalam rangka penguatan kapasitas BPD dan tidak ada unsur politiknya," ungkap dikutip dari Radar Cirebon, Senin 10 Juni 2024.

Pendapat serupa disampaikan oleh Drs H Abdul Ghani MM, mantan Asda 1 yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar BPD. 

Sumber: