Fraksi Gerindra DPRD Kritik Tajam RPJPD 2025-2045

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon memberi  kritik tajam terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 yang telah dihantarkan Pj Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, Rabu 3 Juli lalu.

Anggota fraksi Gerindra, R Cakra Suseno SH mengatakan, meskipun secara sistematis penyusunan RPJMD sudah baik, namun belum ditemukan program yang signifikan dan terkesan masih melakukan rutinitas birokrasi dengan capaian program yang masih normatif dan tidak progresif.

Karena itu, pihaknya mendorong agar Pj Bupati memiliki kemauan politik yang kuat untuk mewujudkan program pembangunan sesuai visi dan misi. "Dalam pendapatan dan belanja APBD terlihat kesenjangan yang cukup tinggi antara belanja untuk aparatur dengan belanja untuk program kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Cakra, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi, kemarin.

fraksi Gerindra mengkritik strategi pengelolaan APBD yang dinilai kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mereka mendesak agar paradigma APBD diubah dengan lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA:Tanggapan Toni RM Perihal Pegi Setiawan Bisa Jadi Tersangka Lagi

"Di dalam keuangan daerah, seharusnya tidak hanya memuat komponen APBD seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan, melainkan juga gambaran tentang kekayaan dan aset daerah," tambahnya.

Menurut Fraksi Gerindra, kekayaan dan aset daerah sangat penting untuk dijadikan modal dasar dalam melaksanakan program kegiatan demi mencapai visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta agar data yang komprehensif tentang aset dan kekayaan daerah disajikan.

Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti adanya data kontradiktif antara program kenaikan indeks pembangunan manusia dengan indikator derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Mereka mendorong pemerintah kabupaten untuk mendesain ulang dan mereview program yang mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.

"Dalam RPJMD, kami juga melihat tidak adanya gambaran target laju pertumbuhan ekonomi serta strategi yang akan dicapai, termasuk sektor-sektor yang dominan memberikan kontribusi," ucapnya.

BACA JUGA:Komitmen Tinggi pada Keberlanjutan, bank bjb raih penghargaan Best ESG

Oleh sebab itu, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim investasi yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran, dan kemiskinan.

Terkait perubahan iklim, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah agar mengantisipasi perubahan iklim dengan langkah-langkah adaptasi yang strategis dan program yang terpola secara sistematis, baik dalam hal sumber daya manusia maupun sumber daya lingkungan.

"Program-program pembangunan yang telah tersusun ini harus diikuti dengan strategi langkah riil yang bisa dievaluasi mengenai hasil yang dicapai. Sehingga RPJMD tidak sebatas teoritis dan normatif, tetapi harus benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon," pungkasnya. (sam)

Sumber: