Hediyana Usulkan Kemen PT dan Ristek

CIREBON- Praktisi pendidikan yang juga ketua I Dewan Pendidikan Kota Cirebon, H Hediyana Yusuf, mengusulkan pemisahan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut dia, keberadaan pendidikan tinggi di kemendikbud merupakan suatu kemunduran, sebab di era Presiden Soekarno, sudah dididikan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. “Ini merupakan langkah mundur, terbukti anggaran pendidikan tidak optimal diserap,” ujar Calon Anggota Legislatif DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu nomor lima ini, kepada Radar, Kamis (6/3). Diungkapkannya, Indonesia sudah waktunya mengadopsi struktur kementerian seperti di Perancis yang sudah memisahkan antara pendidikan tinggi dari kementerian pendidikan. Bahkan, Malaysia sudah melakukan hal ini. “Hasilnya Anda bisa lihat sendiri, perguruan tinggi Malaysia sekarang sudah invasi ke Indonesia,” katanya. Hediyana mengungkapkan, pemisahan kemendikbud dan pendidikan tinggi dilandasi perbedaan tujuan. Arah kemendikbud selama ini adalah pendidikan dasar hingga menengah, sedangkan pendidikan tinggi memiliki tujuan sendiri yakni, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Imbas dari keberadaan pendidikan tinggi di kemendikbud adalah minimnya riset dari mahasiswa Indonesia. Yang lebih menyedihkan, anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN menjadi tidak optimal diserap. “Saya akan mencoba mengubah ini bila duduk di DPR RI nanti. Semoga saja diberi kesempatan dan kemampuan untuk melakukannya. Sudah waktunya Indonesia keluar dari carut marut dunia pendidikan,” katanya. Hediyana melanjutkan, minimnya riset juga menyebabkan kebanyakan sarjana di Indonesia kurang kreatif. Kebanyakan hanya sarjana yang memiliki gelar tanpa riset, apalagi pengabdian masyarakat. “Artinya, kualitas pendidikan kita begini saja. Siswa kita seperti ini saja, nggak berubah. Padahal anggaran pendidikannya sudah lebih besar,” tuturnya. Hediyana juga menyinggung sertifikasi guru yang anggrannya Rp1,7 triliun tetapi tidak memberi dampak signifikan. “Apa kita bisa melihat perubahan signifikan pada diri para siswa?”tanya dia. (yud)

Sumber: