Rapat Bareng KPK, Begini Komitmen Pemkab Cirebon Dalam Ciptakan Pemerintahan Bersih dan Transparan

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar di ruang rapat Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Rabu 9 Oktober 2024.

Rapat ini diadakan dengan tujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dalam sambutannya, Wahyu menyatakan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan KPK untuk memastikan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

BACA JUGA:Kisah Warga Indramayu Diselundupkan ke Myanmar, Keluarga Minta Bantuan ke Prabowo

BACA JUGA:Deka Dilarang Main Seumur Hidup, Askab PSSI Cirebon Disomasi

BACA JUGA:Himpaudi Gelar Manasik Haji PAUD Kota Cirebon, Tujuannya

“Dengan adanya kerja sama ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi, terutama di sektor kesehatan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, digitalisasi merupakan langkah strategis untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Wahyu juga menambahkan, bahwa upaya ini tidak hanya fokus pada aspek pelayanan, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Ia berharap, dengan sinergi yang baik, Pemkab Cirebon dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah potensi korupsi.

BACA JUGA:Aplikasi Posyandikamla Resmi Diluncurkan. Ini Tujuannya

BACA JUGA: Pj Sekda Dorong Optimalisasi Teknologi dan Perencanaan Digital yang Matang

BACA JUGA:Hadiri Pelantikan Pimpinan DPRD Jabar Masa Jabatan 2024-2029, Bey: Fokus Kita Adalah Pembangunan Berkelanjutan

Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkab Cirebon dalam memberantas korupsi.

“Kami melihat banyak upaya positif dari Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” ujar Bahtiar.

Menurut Bahtiar, Kabupaten Cirebon meraih skor 67 dalam penilaian potensi korupsi. Skor ini menunjukkan bahwa daerah ini sudah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih harus waspada terhadap berbagai potensi penyimpangan.

“Penting bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus berinovasi dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat,” tambahnya.

BACA JUGA:Seorang Pria Hilang di Hutan Batu Baok, Kelurahan Sumber Cirebon

BACA JUGA:Selama Pilkada 2024, Polres Cirebon Kota dan Media Bersatu untuk Kedamaian

BACA JUGA:Suhendrik Salut dengan Desain Baru Masjid As Salam

Ia juga menekankan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah dan publik, akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

KPK juga mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

“Dengan informasi yang memadai, masyarakat akan lebih memahami upaya yang dilakukan pemerintah dan terlibat aktif dalam pengawasan,” pungkasnya. (*)

Sumber: reportase