Kasus PIP SMAN 7 Cirebon, Herman Khaeron Mendesak Agar Oknum Partai Diungkap

RADARCIREBON.COM – Kasus pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 7 Kota Cirebon masih jadi ropik pembahasan di sejumlah kesempatan.

Publik masih terus membahas pemotongan dana PIP yang disebut-sebut dilakukan oleh oknum partai politik tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI Herman Khaeron pun ikut buka suara. Dia mendorong aparat penegak hukum menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pungutan dengan menempuh jalur hukum. 

Hero – sapaan karib Herman Khaeron – menegaskan bahwa dana PIP seharusnya diterima secara utuh oleh para siswa yang berhak tanpa ada potongan atau pungutan dalam bentuk apapun.

BACA JUGA:Mayat Pria di Kamar Kos Cirebon, Ditemukan Tanpa Identitas

BACA JUGA:Teh Serai Bagus untuk Kesehatan, Ternyata 3 Orang Ini Dilarang Minum

"PIP itu adalah dana beasiswa anak. Jadi, siapapun yang memotong anggaran beasiswa PIP untuk anak-anak itu dzolim. Saya atasnama DPR RI minta kasus pemotongan dana bantuan PIP di Kota Cirebon harus diusut tuntas siapapun pelakunya," tegasnya ditemui, beberapa waktu lalu.

Terkait ada keterlibatan partai politik pada kasus pemotongan dana PIP di Kota Cirebon ini, Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, pihak penegak hukum juga harus menelusuri siapa oknum dari partai politik yang terlibat kasus pemotongan dana PIP ini.

"Tadi saya katakan, siapapun saya tidak ingin menyebutkan institusinya yang menyalahgunakan dana PIP yang semestinya diterima utuh olah rakyat namun dipotong oleh oknum pihak sekolah, partai politik maupun dinas pendidikan harus ada tindakan hukum. Karena itu sudah masuk kategori tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani meminta agar oknum dan partai yang melakukan pemotongan dana PIP diungkap.

BACA JUGA:6 Manfaat Kulit Semangka, Salah Satunnya Dapat Meningkatkan Gairah Seksual

BACA JUGA:Cara Terbaik dan Waktu yang Paling Tepat untuk Minum Kopi

Ia menekankan pentingnya transparansi agar tidak semua partai menjadi tertuduh dan meminta agar kasus ini diusut tuntas karena telah terjadi pemotongan terhadap hak siswa. 

Para anggota DPR RI dan DPRD tersebut sepakat bahwa praktik pemotongan dana PIP tidak dapat ditoleransi dan harus diusut tuntas. 

Sumber: