Validasi DTKS, Anggota DPRD Sarankan Dinsos Verval Rutin

CIREBON, RADARCIREBON.COM -Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Frisma Elsa Tamara mengaku heran dengan adanya lima ribu lebih pemilik mobil atau kendaraan roda empat masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Pasalnya, DTKS merupakan data yang digunakan sebagai acuan dalam penanganan fakir miskin serta digunakan dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos).

Untuk itu, anggota dewa perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta Dinas Sosial agar melakukan verifikasi dan validasi (verval) data secara rutin dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama.

“Terus terang saya merasa heran, kenapa ribuan warga yang mempunyai mobil masuk dalam DTKS. Berarti ada kendala di verval. Saya mendorong dinas terkait untuk rutin verval dengan waktu yang tidak terlalu lama, dua bulan sekali atau enam bulan sekali,” ujar Frisma.

BACA JUGA:Hari Pertama Walikota - Wakil Walikota Cirebon, Effendi Edo Retret, Siti Farida Turun ke Lapangan

Apabila dirutinkan verval, Frisma yakin data warga kurang mampu di DTKS akan valid. “Saya yakin, jika verval dilakukan rutin, DTKS itu akan akurat dan warga yang masu sesuai dengan kelayakannya,” bebernya.

Frisma meminta Dinsos untuk memanfaatkan pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) di tingkat desa untuk melakukan verval. “Kan ada Puskesos tuh, apalagi petugas Puskesos itu adalah warga desa tersebut sehingga

Puskesos bisa melakukan verval secara akurat. Jika dilakukan rutin pasti akan valid,” tukasnya.
Terkait data yang overload, Frisma meminta Dinsos untuk mengambil tindakan dengan menyegerakan verval agar bisa mengetahui siapa saja warga yang tetap dipertahankan atau dikeluarkan dalam DTKS.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Astri Diana Ekasari SPi MTrPi mengungkapkan, jumlah penerima manfaat dalam DTKS sudah jauh melampaui batas kewajaran.

BACA JUGA:Tim SAR Cari Nelayan Hilang di Perairan Indramayu

“Data DTKS kita saat ini mencapai 1,5 juta orang, padahal seharusnya maksimal hanya tiga kali lipat dari angka warga miskin, yakni sekitar 735 ribu orang. Ini berarti jumlah DTKS kita mencapai enam kali lipat dari angka kemiskinan yang tercatat di BPS, yaitu 245 ribu warga,” ungkap Astri Diana Ekasari.  

Untuk merapikan data, Dinas Sosial bekerja sama dengan Samsat guna menelusuri kepemilikan kendaraan penerima manfaat DTKS.

Dari hasil verifikasi, ditemukan 5.614 orang yang memiliki mobil tetapi masih terdaftar dalam DTKS. “Setelah data dicocokan, mereka yang memiliki kendaraan roda empat langsung dikeluarkan dari DTKS,” tegas Astri.  

Selain itu, Dinsos juga tengah menelusuri penerima DTKS yang memiliki lebih dari dua sepeda motor. “Kami sedang berupaya mencoret mereka dari DTKS,” katanya.  

Sumber: