KDM Larang Sekolah Gelar Study Tour, Inilah Sikap Pemkot Cirebon

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Meski banyak mendapatkan protes dari sejumlah pengusaha biro perjalanan wisata, kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) mengenai larangan study tour tak bergeming.

Kebijakan mengenai larangan melakukan study tour bagi sekolah malah mendapat dukungan banyak pihak.

Di Kota Cirebon, kebijakan larangan study tour bagi sekolah diamini oleh pemerintah daerah setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi MSi, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Cirebon akan mencoba untuk mematuhi kebijakan dari Gubernur Jawa Barat terkait larangan study tour.

BACA JUGA:Bahas Pengelolaan Aset dan Investasi, Presiden Prabowo Bertemu dan Diskusi dengan Sosok Ini

BACA JUGA:Larang Obrog Keliling Bangunkan Sahur, Begini Isi Surat Edaran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

BACA JUGA:Berani! Pemerintah Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Larang Obrog Keliling Bangunkan Sahur

BACA JUGA:Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Makin Mudah, Karyawan Sritex Diprioritaskan

“Kami mencoba memahami kebijakan gubernur terkait larangan study tour,” ujarnya.

Sekda Agus, mengatakan diberlakukan kebijakan ini karena study tour dianggap memberatkan siswa, terutama orang tua atau wali.

Selama ini, kegiatan studi tour sering dikeluhkan oleh orang tua, terutama terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Oleh karena itu, ketika gubernur melarang study tour, Pemkot Cirebon akan mengikuti larangan tersebut.

Dengan demikian, sekolah-sekolah di Kota Cirebon tidak diperbolehkan menggelar study tour. “Kalaupun ada outing class, itu lebih kepada kearifan lokal,” ujarnya.

BACA JUGA:Begini Cara KDM Kurangi Resiko Banjir di Jabar Saat Intensitas Curah Hujan Tinggi

BACA JUGA:Upaya Biro Perjalanan Membendung Larangan Study Tour di Jabar Sia-sia, KDM Didukung DPR RI

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani juga mendukung KDM yang melarang study tour keluar daerah.

Menurutnya, langkah KDM tersebut sudah sesuai dengan semangat efisiensi anggaran yang diinisiasi pemerintah pusat.

Lalu menambahkan, bahwa efisiensi di dunia pendidikan harus diterapkan agar anggaran dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendasar.

"Kita sepakati, karena memang sesuai Inpres juga, hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan layanan dasar pendidikan, mohon dikurangi. Kita kan efisiensi,” jelasnya.

“Nah oleh sebab itu, kalau sekiranya study tour itu dirasa kurang bermanfaat, yang notabene-nya kebanyakan adalah tujuannya hanya dalam tanda petik rekreasi atau hura-hura, ya tolong dikurangi. Langkah yang diambil gubernur Jawa Barat kami sangat mendukung," tambah Lalu.

BACA JUGA:Tanah Longsor Landa Sukabumi, 1 Orang Meninggal Dunia, BPBD Jabar Langsung Bergerak

BACA JUGA:Di Pasar Jagasatru Harga Sembako Ada yang Naik, Ada yang Turun

Lalu Hadrian Irfani menyebut bahwa Dedi Mulyadi sudah membuat gebrakan positif bagi dunia pendidikan di Jawa Barat.

Gebrakan itu antara lain rencana mengenai kurikulum wajib militer yang akan diterapkan kepada siswa SMA serta larangan study tour bagi siswa sekolah ke luar provinsi.

Lalu menegaskan, bahwa kebijakan KDM tersebut tidak melanggar undang-undang.

"Komisi X DPR, selama tujuannya untuk hal yang lebih bagus, misalnya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan kepribadian, membentuk karakter, pada prinsipnya kami mendukung," ungkap Lalu dilansir dari Beritasatu.com, Jumat 7 Maret 2025. (*)

Sumber: reportase