Gak Lagi Becanda! Dihadapan BPK, KDM Minta Mereka Audit Alih Fungsi Lahan di Jabar

BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Pasca dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM, melakukan sejumlah gebrakan kebijakan.

Mulai dari melarang kegiatan study tour yang biasa dilakukan oleh sekolah karena dianggap memberatkan keuangan orang tua.

Kemudian, KDM membongkar sejumlah objek wisata di kawasan Puncak Bogor, karena dianggap merusak lingkungan.

Baru saja, KDM dihadapan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar yang baru, meminta untuk mengaudit alih fungsi lahan di wilayahnya.

BACA JUGA: PPPK Paruh Waktu Tuntut Soal Status, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Bilang Begini

BACA JUGA:Alasan Pedangan di Pasar Baru Kuningan Kurang Minat Menjual MinyaKita

BACA JUGA:Kriteria Pengemudi Ojol Grab yang Mendapatkan Kucuran BHR Lebaran 2025

Tidak main-main, dia meminta BPK Perwakilan Jabar untuk mengaudit alih fungsi lahan yang dilakukan oleh siapa pun tanpa terkecuali, baik oleh Perhutani maupun PTPN dan lainnya.

Dia beralasan, alih fungsi lahan yang dilakukan secara serampangan mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar.

Ketika bencana yang diakibatkan alih fungsi lahan datang, maka negara otomatis melakukan recovery.

"Pemerintah menyalurkan sembako, memperbaiki rumah warga terdampak, dan lain sebagainya," ucap KDM saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan di kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Kamis 13 Maret 2025.

Ia juga menyebut, ada banyak dimensi yang mengalami kerugian akibat alih fungsi lahan.

BACA JUGA:Terjadi Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat Jelang Lebaran, Aprindo Sebut Ada 5 Faktornya, Apa Saja?

BACA JUGA:MinyaKita Kurang Laku di Pasar Baru Kuningan, Pedagang Pilih Jualan Minyak Goreng Jenis Ini

Pertama, kerugian akibat alih fungsi lahan itu sendiri. Kedua, kerugian akibat hilangnya karbon dan sumber mata air.

Ketiga, kerugian yang mengakibatkan bencana. Keempat, kerugian yang dialami oleh negara.

KDM menuturkan, negara mengeluarkan sejumlah uang baik APBN/APBD provinsi/ kabupaten/kota, yang tentunya memiliki implikasi terhadap menurunnya belanja pemerintah untuk sektor publik lainnya.

"Belanja penanganan bencana itu besar, padahal bisa dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau sektor publik lainnya," katanya.

"Jadi bagi saya alih fungsi lahan bukan hanya aspek-aspek yang berpengaruh pada ekologi, tapi juga ekosistem perekonomian dan keuangan negara," tegasnya.

BACA JUGA:Jalin Silaturahmi, ABUJAPI Ciayumajakjning Gelar Buka Bersama

BACA JUGA:Dilantik Siska Gerfianti, Kini Susi Gantini Resmi Menjabat Ketua TP PKK Sumedang

BACA JUGA:Temukan 240 PJU Mati Sepanjang Pantura Cirebon, Dishub Berjanji Bakal Perbaiki

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rezaldi mengaku siap mendukung kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah.

"Karena BPK harus mendukung kebijakan pemerintah, apapun yang dilakukan pemeriksaan bukan kebijakannya, tapi turunan kebijakan yang merupakan program kebijakan," ucapnya yang juga hadir dalam acara Sertijab tersebut.

"Maka memerlukan sinergi dan dukungan dari Bapak dan Ibu agar pemeriksaan kami memberikan dampak yang signifikan," kata Bobby.

Bobby pun menginstruksikan Kepala BPK Perwakilan Jabar yang baru untuk dapat berlari kencang dan bekerja secara akseleratif sejalan dengan kepemimpinan KDM atau pun para Bupati atau Wali Kota di Jabar lainnya.

"Saya rasa semuanya (para kepala daerah di Jabar) berlari sangat kencang. Saya harap jajaran BPK di wilayah Jawa Barat dapat pula bekerja lebih cepat dan baik dari periode sebelumnya," ucapnya. (*)

Sumber: reportase