Stop Anggaran Langsung, Ini 'Hadiah' Dedi Mulyadi Untuk Daerah

RADARCIREBON.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tidak akan lagi memberikan hadiah dalam bentuk anggaran kepada daerah yang memiliki prestasi.

Sebagai gantinya, Dedi Mulyadi bakal memberikan anggaran cukup besar, namun dalam bentuk program pembangunan.

Hal tersebut diucapkan Kang Dedi Mulyadi (KDM) ketika Pengukuhan Ketua dan Pelantikan Pengurus PKK Provinsi Jawa Barat serta Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK / Pembina Posyandu dan Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Masa Bakti 2025-2030, di Depok.

Menurut Dedi, perlombaan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), bertujuan untuk mengembangkan suatu desa atau kelurahan.

BACA JUGA:Ramai di Grup Facebook, Pemkab Cirebon Belanjakan Cetak Kartu Ucapan Idul Fitri Sebesar Rp102,9 Juta

Namun dalam pendangannya, perlombaan yang digelar tidak mengarah ke substansi melainkan lebih bersifat seremonial.

Oleh karena itu, dirinya bakal mengubah perlombaan yang biasa bergulir, diganti dengan jenis 'kompetisi' baru dengan menerapkan dua kategori.

"Jadi konsepsinya adalah substantif, karena konsepsinya substantif Saya hanya akan menerapkan dua kategori. Akan Saya pilih tiga desa istimewa dan tiga kelurahan istimewa setiap tahun di seluruh Provinsi Jawa Barat," ucap Kang Dedi Mulyadi.

Perlombaan baru yang bakal dibuatnya, dipastikan sesuai dengan 10 Program Pokok PKK yang menjadi andalan dalam membangun desa atau kelurahan.

BACA JUGA:Kado Lebaran untuk Warga Jabar dari Dedi Mulyadi: Tunggakan Pajak Kendaraan Dihapus!

Dengan begitu, desa atau keluarahan yang mengikuti perlombaan, benar-benar menerapkan 10 Program Pokok PKK di daerah masing-masing.

"Bagaimana keberhasilan-keberhasilannya? Berhasil menekan angka kemiskinan, hasilan menekan angka gizi buruk, berhasil sanitasi lingkungan, keberhasilan keluarga berencananya, keberhasilan peningkatan ekonominya, semuanya lengkap. 10 program PKK itu akan menjadi standarisasi penilaian secara independen," papar Dedi Mulyadi.

Hal tersebut, menjadi standar penilaian tim yang dibentuk secara eksternal oleh Gubernur Jawa Barat untuk menentukan desa istimewa atau kelurahan istimewa.

Tim penilai dalam perlombaan tersebut, bukan dari lingkungan Pemprov Jabar, Dedi bakal membentuk tim yang berisikan orang-orang profesional di bidangnya masing-masing.

Sumber: