PPK Kecewa Minimnya Anggaran Pleno Rekapitulasi Suara

MAJALENGKA – Belum usai persoalan keluhan sejumlah Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) terkait ketiadaan anggaran pengamanan logistik. Kini muncul persoalan baru yang membuat kinerja PPK dikhawatirkan bakal mengendur, yakni minimnya anggaran untuk pelaksanaan rapat pleno rekepitulasi suara tingkat PPK. Informasi yang dihimpu, anggaran yang disediakan untuk rekepitulasi hasil pemungutan suara di tingkat PPK tersebut, hanya dijatah Rp500 ribu tiap PPK oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka. Anggaran tersebut, dikhawatirkan tidak cukup untuk menggelar agenda sakral ini secara optimal dan maksimal. Bahkan, untuk menyamakan persepsi terkait minimnya anggaran yang disediakan untuk menggelar momen yang sangat sakral ini, belasan ketua PPK yang merasa kecewa menggelar pertemuan intern di salah satu rumah makan. Mereka pun mengancam mogok jika tidak mendapatkan tambahan. Ketua PPK Sumberjaya Ian Saeful Ikhsan SAg menuturkan, kegiatan rekapitulasi suara tingkat PPK merupakan momen besar yang sangat sakral serta sangat resisten terhadap gangguan keamanan. Sehingga sangat wajar jika para Ketua PPK beranggapan kalau dana yang hanya Rp500 ribu tersebut, tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan digelarnya momen ini. Di samping itu, untuk memfasilitasi kelancaran acara, banyak hal yang harus dipersiapkan. Karena momen ini bakal dihadiri oleh sejumlah tamu undangan penting untuk memantau dan menyaksikan agenda tersebut, di antaranya dari kalangan muspika, perwakilan parpol maupun caleg, panwascam, pemantau, serta tentunya petugas keamanan lainnya. “Uang Rp500 ribu kalau buat bikin acara gedean kaya gini semua sepakat nggak bakalan nutup. Sedangkan, kita dituntut profesional menjalankan agenda ini dengan lancar dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” sebutnya. Lebih lanjut dikatakan Saeful, para ketua PPK beberapa waktu lalu sempat dijanjikan bakal diberi dana tambahan sebesar Rp250 ribu untuk menambah dana operasional di PPK. Namun, hingga saat ini dana yang sempat dijanjikan tersebut, belum juga ada kelanjutannya. Sedangkan persoalan awal tentang tidak tersedianya anggaran pengamanan logistik yang disimpan di kantor PPK selama belasan hari, hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Padahal, untuk mengamankan logistik yang merupakan dokumen berharga negara ini, perlu dilakukan secara intens agar tidak terjadi kebocoran dan gangguan keamanan lainnya pada saat logistik ini masih menjadi tanggung jawab PPK. “Kalau untuk pengamanan logistik di tempat kami, mungkin tidak terlalu berat, karena selain sampai sekarang kita belum menerima, lokasi kantor kami pun jika dijadikan tempat penyimpanan logistik lokasinya cukup strategis, masih di pusat keramaian warga. Tapi kami merasakan kendala yang dihadapi oleh PPK lain yang kantornya terletak di kawasan yang jauh dari lokasi masyarakat. Ditambah lagi, yang lokasinya jauh kan dikirimnya lebih awal, bisa sampai 15 hari logistik pemilu disimpan di PPK yang jauh,” terangnya. Oleh karena itu, pihaknya mendesak KPU Majalengka untuk tidak tinggal diam terkait persoalan tersebut, selain itu mereka juga berharap pemerintah Kabupaten Majalengka bisa menjembati persoalan yang dihadapi para PPK. (azs)

Sumber: