Pemprov Jabar Gandeng BPK, Wujudkan Pengelolaan APBD yang Efektif

SERANG, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2024 yang digelar di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Banten, Kota Serang, Banten, Jumat 11 April 2025.

Selain Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Lampung.

BACA JUGA:Diduga Lakukan Skandal, Korwil Pendidikan Waled Tindak Tegas Oknum Tenaga Pendidik

BACA JUGA:Soroti Jalan Rusak di Kabupaten Cirebon, Ono Surono Datangi Pendopo Bupati, Begini Hasilnya

BACA JUGA:Komisi II DPRD Kota Cirebon: Perseroda Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Harus Tingkatkan SDM

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman mengatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi acuan penting bagi Pemprov Jabar untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan.

“Kita baru saja mengikuti entry meeting atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024.”

“Tadi Pak Bobby menyampaikan hal yang luar biasa dan itu menjadi rujukan bagi kami. Kami harus memperhatikan kesesuaian dari segi kecukupan, kepatuhan, dan efektivitas,” ujar Herman Suryatman usai acara.

Sementara itu Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK untuk menghasilkan laporan yang akuntabel dan berdampak langsung pada masyarakat.

BACA JUGA:Laskar Macan Ali Siap Sambut dan Kawal Para Biksu Lakukan Thudong Menuju Candi Borobudur

BACA JUGA:Hadir di Hari Jadi, Inilah Harapan Besar Dedi Mulyadi Terhadap Kota Sukabumi

BACA JUGA:Kemenaker Sampaikan Kabar Baik untuk Eks Karyawan PT Yihong Novatex Indonesia, Simak Penjelasannya

“Berikan dukungan terhadap pemeriksaan BPK agar hasilnya semakin signifikan hingga nantinya menjadi kebijakan-kebijakan pro rakyat yang berjalan efektif dan efisien."

"Inilah tugas khusus kita bersama agar laporan audit bisa dilaksanakan tepat waktu dan berkualitas,” kata Bobby.

Pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dari siklus manajemen pemerintahan. Melalui proses ini, pemerintah daerah akan mengetahui sejauh mana kesesuaian pelaksanaan APBD terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

"Ujungnya, warga masyarakat Jabar, insyaallah, dibimbing oleh BPK bisa lebih sejahtera dan istimewa," tutup Herman. (*)

Sumber: reportase