Demo Driver Ojol Cirebon, Minta Pemerintah Screening Keputusan Aplikator
Driver Ojol menggelar aksi demo di Kota Cirebon. Mereka menuntut adanya pengurangan pemotongan dari 20 persen menjadi 10 persen.-Dedi Haryadi-radarcirebon.com
CIREBON, RADARCIREBON.COM - Driver Ojok Online atau Ojol CIREBON melakukan aksi demo, mereka meminta pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap keputusan yang dikeluarkan pihak aplikator penyedia layanan.
Demo Ojol di Kota Cirebon, melibatkan ratusan pengemudi. Mereka menuntut adanya pembenahan kebijakan yang dikeluarkan pihak aplikator.
Saat ini, mereka mengeluhkan adanya pemotongan sebesar 20 persen oleh pihak aplikator.
Menurut mereka, pemotongan tersebut dianggap terlalu memberatkan karena bisa menggerus penghasilan driver ojol.
BACA JUGA:Demo Ojol Cirebon Mengecewakan, Simak Nih Kata-kata Tryas Mohammad
Menurut Koordinator aksi demo ojol di Cirebon, Tryas Mohammad Purnawarman, pemotongan tersebut seolah dilakukan sesuka hati.
Meskipun sudah ada ketetapan sebesar 20 persen, fakta yang terjadi di lapangan, pemotongan bisa mencapai 50 persen.
"Karena potongan 20 persen ini cukup berat. Di perjanjian kemitraan itu hanya tercantum 20 persen, tetapi kenyataan di lapangan bisa melebihi dari 20 persen. Bahkan bisa 50 persen," ucap Tryas Mohammad Purnawarman, Selasa 15 April 2025.
Dijelaskan lebih lanjut, dirinya bersama rekan-rekan lainnya, pemerintah baik provinsi maupun daerah, terlibat dalam keputusan yang dikeluarkan oleh aplikator.
BACA JUGA:Demo Ojol di Cirebon Sempat Ricuh, Terjadi Aksi Saling Dorong
Karena menurut mereka, keputusan tersebut jangan sampai memberatkan pihak drvier ojol selaku mitra dari aplikator.
"Kami menginginkan, setiap kebijakan-kebijakan yang keluar dari pihak aplikator, harus ter-filter dulu oleh Pemerintah Jawa Barat yang diturunkan ke pemerintah daerah," ungkapnya.
Dengan adanya campur tangan pemerintah, sebutnya, kebijakan atau program yang diluncurkan, tidak lagi merugikan pihak driver ojol namun menguntungkan pihak aplikator.
"Jangan sekonyong-koyong aplikator membuat kebijakan, tanpa ada musyawarah dengan pejabat daerah terkait dan juga dengan kami pelaku usaha (Ojol)," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
