Dedi Mulyadi Targetkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Seluruh Jabar Rampung 2027

BANDUNG, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menargetkan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah rampung pada 2027.

Hal itu dikemukakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemprov Jabar dengan Kejaksaan Tinggi Jabar di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa 15 April 2025.

Pada kesempatan itu, Pemprov Jabar juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan 27 pemerintah Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada ruas jalan Provinsi di Jabar.

BACA JUGA:Tanamkan Disiplin dan Kesadaran Hukum, Polresta Cirebon Gelar Kegiatan Ini di SMPN 2 Lemahabang

BACA JUGA:Sate Haji Sarung dan Grill Jadi Menu Baru Andalan Dusun Mahkota Resto, Segini Harganya

BACA JUGA:Momen Libur Lebaran, City Occupancy Hotel di Cirebon Menurun, PHRI Sampaikan Penyebabnya

Dedi Mulyadi menyatakan, pembangunan jalan mulus hingga pelosok desa di seluruh wilayah Jabar ditargetkan rampung pada 2027 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa.

"Target saya di 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa terkoneksi dengan baik dalam keadaan mulus dan nanti itu melahirkan sirkulasi ekonomi," ujar Dedi.

Untuk itu, Dedi Mulyadi memastikan, pendapatan keseluruhan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jabar.

BACA JUGA:Hasil RUPST, CIMB Niaga Bagikan Dividen Rp3,9 Triliun

BACA JUGA:R Owner Arisan di Weru Mengaku Siap Mengganti, Nasabah Pertanyakan Jaminan

BACA JUGA:Butuh Rp20 Triliun, Dedi Mulyadi Umumkan Reaktivasi 11 Jalur Kereta di Jawa Barat

"Totalitas pendapatan pajak kendaraan bermotor harus 100 persen untuk infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur jalan didalamnya ada marka jalan, PJU, CCTV, dan berbagai perlengkapan taman lainnya yang membuat kenyamanan bagi pengguna jalan," imbuhnya.

Ia pun menilai, penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Tinggi menjadi bukti konkret Pemprov Jabar dalam hal pendampingan ketika melakukan pembangunan infrastruktur jalan di Jabar.

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Tanggapi Pengunduran Diri Dirut Bank BJB

BACA JUGA:Alasan Kades Cipaku Tak Tahu Ada Penggelapan Dana Desa, Nono: Kalau Ulis Minta Izin

"Hari ini kita bikin MoU antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemporv Jawa Barat, Kejaksaan Negeri dengan Bupati/Wali Kota. Payung hukum dan pendampingnya sudah jelas," pungkas Dedi Mulyadi. (*)

Sumber: reportase