Akademisi UMC Soroti Munculnya Keluhan Petani Soal Infrastruktur di Perbatasan Cirebon-Indramayu

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Keluhan petani di wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon dan Indramayu mencuat.

Minimnya infrastruktur pertanian serta kurangnya koordinasi antardaerah dinilai menjadi akar persoalan petani perbatasan Kabupaten Cirebon dan Indramayu.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) sekaligus pelaku usaha pertanian, Dr Surnita Sandi Winata SE MM menekankan pentingnya sinergi lintas kabupaten untuk menyelesaikan problem ini.

Menurut Sandi, persoalan petani di wilayah perbatasan dibutuhkan kerja sama konkret antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Indramayu agar pembangunan infrastruktur pertanian berjalan efektif dan merata.

BACA JUGA:Raih Prestasi Tingkat Jabar, Bawaslu Kabupaten Cirebon Ajak Media Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Targetkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Seluruh Jabar Rampung 2027

BACA JUGA:Tanamkan Disiplin dan Kesadaran Hukum, Polresta Cirebon Gelar Kegiatan Ini di SMPN 2 Lemahabang

"Gegesik merupakan salah satu kecamatan terbesar penghasil padi, disusul Susukan, Ciwaringin dan Kapetakan. Petani di daerah ini sangat terdampak jika infrastruktur tidak memadai," ujar Sandi, Selasa 15 April 2025.

Ia juga mendorong peran aktif dari anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi, hingga DPR RI dari daerah pemilihan Cirebon dan Indramayu untuk ikut mencari solusi konkret atas keluhan petani.

Sandi menilai, kedua pemkab harus menanggalkan ego sektoral kewilayahan dan fokus pada kepentingan rakyat.

Sebab, infrastruktur yang dibangun diperbatasan sejatinya dimanfaatkan oleh warga dari dua kabupaten sekaligus.

"Kalau jalan usaha tani rusak, dampaknya besar terhadap biaya produksi. Ongkos angkut saat panen dan perawatan padi jadi tinggi. Ini berimbas pada kerugian petani," katanya.

BACA JUGA:Sate Haji Sarung dan Grill Jadi Menu Baru Andalan Dusun Mahkota Resto, Segini Harganya

BACA JUGA:Momen Libur Lebaran, City Occupancy Hotel di Cirebon Menurun, PHRI Sampaikan Penyebabnya

BACA JUGA:Hasil RUPST, CIMB Niaga Bagikan Dividen Rp3,9 Triliun

Selain persoalan jalan, kata Sandi, tata gilir air  dan beban biaya tambahan bagi petani.

Ia menyayangkan lambannya respons atas usulan pembangunan dari petani perbatasan. Faktor geografis dan tarik-menarik kewenangan sering kali membuat usulan tersebut terabaikan.

"Hal ini jadi masalah yang terus berulang. Pemerintah daerah harus bisa duduk bersama dan mencari jalan keluar secara menyeluruh dalam penanganan kebutuhan petani perbatasan," tandasnya.

Sebelumnya, puluhan petani di wilayah perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu mengeluhkan sulitnya akses ke lahan pertanian mereka.

BACA JUGA:Alasan Kades Cipaku Tak Tahu Ada Penggelapan Dana Desa, Nono: Kalau Ulis Minta Izin

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Tanggapi Pengunduran Diri Dirut Bank BJB

Para petani di wilayah tersebut menghadapi kendala serius akibat belum tersedianya infrastruktur jalan usaha tani (JUT) yang layak dan ketiadaan jembatan penghubung lahan garapan.

Wilayah perbatasan itu mencakup Desa Jagapuralor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon dan Desa Tegal Mulya, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu.

Di area inilah para petani dari dua kabupaten bergantung pada akses jalan dan jembatan untuk aktivitas pertanian mereka. (sam)

Sumber: reportase