Dorong Desa Mandiri, Pemerintah Resmikan Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rapat Koordinasi Pusat - Daerah dengan tema Peluncuran Pembentuan Koperasi Merah Putih dan Dialog Interaktif Bersama Kepala Desa/Kelurahan Di Hall Indoor Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 15 Mei -Aji Baram-Biro Adpim Jabar
BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia resmi meluncurkan program strategis Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Peluncuran berlangsung di Hall Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis 15 Mei 2025.
Acara tersebut dihadiri lebih dari 6.000 peserta secara hybrid, terdiri atas kepala desa/kelurahan, camat, bupati/wali kota se-Jawa Barat, serta perwakilan berbagai kementerian strategis.
Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Koperasi Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dengan target pembentukan 80.000 koperasi aktif dan sehat di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:Perintah Kapolri Soal Berantas Premanisme ke Jajarannya: Operasi Pekat Ditingkatkan
BACA JUGA:Bakung Lor Jadi Percotohan di Kabupaten Cirebon Sebagai Desa Sehat
BACA JUGA:Remaja 15 Tahun Tenggelam di Sungai Cimanis, Tim SAR Masih Melakukan Pencarian
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan.
Ia menekankan koperasi ini bukan alat politik, melainkan murni untuk kepentingan rakyat dan negara.
"Koperasi ini tidak ada birunya, tidak ada merahnya, tidak ada hijaunya. Koperasinya merah-putih. Artinya, kepentingannya negara," tegasnya
Dia menjelaskan kopdes harus menjadi pusat produksi dan distribusi kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan, pupuk, layanan kesehatan, pakaian, hingga daging saat hari raya.
"Uangnya akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat," tambahnya.
BACA JUGA:Perkuat Ketahanan Siber Masyarakat, Pemprov Jabar dan Inggris Gelar Program JDA
Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya integritas pengurus koperasi dalam memastikan keberhasilan program.
Ia mengusulkan sistem transaksi koperasi berbasis digital melalui e-budgeting, guna mencegah penyalahgunaan uang tunai.
"Saya mengusulkan agar seluruh pengelolaan keuangan nya e-budgeting, tidak ada lagi uang tunai. Karena uang tunai itu godaan nya banyak," ujarnya
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang turut hadir, menyampaikan bahwa percepatan pembentukan KDMP merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto.
Tujuan utama program ini adalah mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjamin gizi dan kecerdasan warga desa.
"Tidak boleh ada desa yang miskin, tidak sehat, kurang gizi, atau tidak cerdas. Koperasi Merah Putih hadir untuk memastikan itu semua tercapai," ujar Zulhas.
Ia juga mengapresiasi Provinsi Jawa Barat yang dinilainya sebagai pelopor dalam realisasi program ini.
BACA JUGA:Ciptakan Rasa Aman, Polres Cirebon Kota Gandeng TNI Gelar Operasi Pemberantasan Premanisme
BACA JUGA:Angkat Ekonomi Desa, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Minta Kopdes Merah Putih Segera Dibentuk
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, melaporkan bahwa dari target 5.957 koperasi, sebanyak 5.706 koperasi telah siap dibentuk.
Terdiri dari koperasi baru (5.349 unit), pengembangan koperasi (347 unit), dan revitalisasi koperasi (10 unit).
Namun demikian, masih terdapat 3.648 desa/kelurahan yang belum melaksanakan musyawarah desa (mudes) khusus sebagai tahap awal pembentukan koperasi.
Sementara itu, 336 koperasi tengah dalam proses pengesahan akta notaris, dan delapan di antaranya telah resmi berbadan hukum.
Kopdes Merah Putih dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus pilar ketahanan nasional berbasis gotong royong.
Peluncuran nasional program ini dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Selain sebagai alat distribusi ekonomi, koperasi desa diharapkan menjadi simbol kedaulatan rakyat. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: