Pemkab Kuningan Raih Opini WDP, Ketua DPRD: Mulai Lagi dari Nol

Pemkab Kuningan Raih Opini WDP, Ketua DPRD: Mulai Lagi dari Nol

Pemkab Kuningan menerima Opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI di Bandung. Bupati Dian dan Ketua DPRD menerima penilaian tersebut yang dilakukan di Bandung.--Radar Kuningan

KUNINGAN, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KUNINGAN, meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) perihal laporan keuangan.

Penilaian tersebut, dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Bandung, Jumat 23 Mei 2025.

Dengan raihan opini ini, maka Pemkab Kuningan tidak bisa mempertahankan prestasi seperti di tahun-tahun sebelumnya.

Karena selama sepuluh tahun terakhir, keuangan Pemkab Kuningan selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI.

BACA JUGA:Keuangan Kabupaten Kuningan Alami Kemunduran

Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, ikut menemani Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar saat menerima penilaian tersebut.

Atas prestasi yang dicapai saat ini, Nuzul Rachdy, menyatakan rasa prihatin mendalam atas turunnya opini dari WTP ke WDP. 

"Ini tentu sebuah kemunduran dan menjadi keprihatinan kita bersama. Setelah sepuluh tahun kita menjaga opini WTP, kini kita harus memulai lagi dari nol," ungkap Nuzul Rachdy.

Nuzul menilai, opini WDP ini sebagai bahan introspeksi dan peringatan keras agar semua pihak, terutama perangkat daerah, lebih berhati-hati dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah.

BACA JUGA:Laptop Terbaru Lenovo Dilengkapi dengan Teknologi AI Now: Performa Jauh Meningkat

"Mari kita jadikan ini sebagai cambuk agar pengelolaan keuangan ke depan lebih baik. Ini bukan akhir, tapi sebuah peringatan yang harus kita respons dengan semangat perbaikan," ujarnya.

Meski demikian, Nuzul tetap menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI atas kerja keras tim auditor dalam menjalankan tugasnya. 

Ia menyebut, koreksi dari BPK harus disikapi secara positif sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penguatan tata kelola pemerintahan.

"Apa pun penilaian dari BPK harus kita terima dengan lapang dada. Ini bagian dari proses menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: