Bandara Kertajati Tidak Kunjung Ramai, Walikota Bandung Tawarkan Solusi Ini, Katanya Lebih Masuk Akal

Bandara Kertajati Tidak Kunjung Ramai, Walikota Bandung Tawarkan Solusi Ini, Katanya Lebih Masuk Akal

Suasana BIJB Kertajati.-ISTIMEWA/RADARCIREBON.COM-

BANDUNG, RADARCIREBON.COM - Menyikapi sepinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang berada di Kabupaten Majalengka, Walikota Bandung Muhammad Farhan menawarkan sebuah solusi.

Kepada sejumlah awak media, Walikota Bandung Muhammad Farhan mengatakan bahwa Bandara Husen Sastranegara diusulkan untuk kembali dibuka untuk melayani penerbangan komersil.

Sebab, banyak masyarakat Jawa Barat (Jabar) yang memilih terbang melalui Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, dikarenakan letak BIJB Kertajati yang jauh dari pusat perekonomian.

BACA JUGA:Hadiri Lepas Sambut Dampusdiklatpassus Kopasssus, Wagub Erwan Punya Harapan Ini

BACA JUGA:Tindaklanjuti Instruksi Gubernur Jabar, Walikota Cirebon Terbitkan Surat Edaran Jam Malam untuk Pelajar

BACA JUGA:Kafilah MTQ Kota Cirebon Resmi Dilepaskan untuk Berlaga di Tingkat Jabar 2025

Dia menilai kebijakan pemindahan penerbangan ke Bandara Kertajati, Majalengka, tidak efektif dan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata serta perekonomian Kota Bandung.

"Jadi, yang perlu dilakukan sekarang adalah buka segera Bandara Husein. Karena dengan segera membuka Husein, maka sektor pariwisata Kota Bandung akan bergerak," kata Farhan di Bandung, Sabtu 14 Juni 2025.

Walikota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan selama ini terbukti bahwa pasar penerbangan terbesar di Jawa Barat berada di Kota Bandung.

Maka, menutup bandara yang melayani kebutuhan warga Bandung dan sekitarnya dinilai sebagai keputusan yang tidak masuk akal.

BACA JUGA:Baru Pertama Kali, Wagub Jabar Erwan Setiawan Bintangi Sinetron Preman Pensiun

BACA JUGA:Ratusan Atlet Renang Dari Penjuru Indonesia Hadir Dalam Kejurnas Finswimming 2025 di Kota Cirebon

BACA JUGA:Sudah 2 Hari Warga Melakasari Berburu Tikus Pembawa Penyakit Laptospirosis, Ini Hasilnya…

Apalagi beban anggaran yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akibat kerugian operasional Kertajati yang mencapai lebih dari Rp60 miliar setiap tahun, bahkan bisa lebih besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: