Dampak Kebijakan KDM, Fasilitas Sekolah Swasta Jadi Mubazir

KUNINGAN, RADARCIREBON.COM - Dampak dari kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM, fasilitas sekolah swasta menjadi mubazir.

Hal tersebut dikarenakan banyak siswa yang memilih untuk daftar ke sekolah negeri, ditambah rombongan belajar (Rombel) terjadi penambahan.

Dengan adanya kebijakan KDM yang menambah rombel menjadi 50 siswa tiap kelas di sekolah negeri, sekolah swasta menjadi minim siswa. 

Fasilitas sekolah yang sudah tersedia tidak bisa dimanfaatkan karena ada sekolah swasta yang tidak mendapatkan murid baru di tahun ajaran 2025/2026.

BACA JUGA:Promo dan Menu Baru Duren Si Legit, Ada Camilan, Dimsum hingga Makanan Berat Lengkap

BACA JUGA: Peringati Hari Anak Nasional, BRI Dukung Pendidikan Karakter Anak lewat Kegiatan Agroedukasi bagi Siswa/i SD

Kondisi tersebut, menjadi sorotan Para pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dari Wilayah III Cirebon.

Mereka berkumpul di Gedung Perguruan Budi Bhakti, yang berlokasi di Perumahan Lingga Asri, Cijoho, Kuningan, untuk membahas kebijakan KDM tersebut.

Forum ini turut dihadiri oleh Tim Advokasi BMPS Jawa Barat serta tokoh-tokoh penting seperti Ketua BMPS Kuningan H Ajat Jatnika, dan Ketua BMPS Kota Cirebon H Abu Malik.

Diskusi dalam pertemuan tersebut berfokus pada kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait penambahan kuota siswa di sekolah negeri. 

BACA JUGA:UNU Gelar Kuliah Umum Terbatas

BACA JUGA:NU Majalengka Segera Luncurkan Buku Ber-OSIS dan Ber-NU, Apa Itu?

Kebijakan ini dipandang membawa dampak besar terhadap eksistensi sekolah swasta di daerah.

Ketua BMPS Kuningan H Ajat Jatnika mengatakan, bahwa banyak sekolah swasta sudah memiliki infrastruktur lengkap hasil bantuan dari pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, yang kini terancam tidak termanfaatkan. 

Sumber: