Tolak Penghapusan Sertifikasi Guru

MAJALENGKA – Isu yang menyatakan bahwa Capres PDIP Joko Widodo alias Jokowi akan menghapus sertifikasi guru, rupanya sampai juga ke Bupati Majalengka H Sutrisno SE MSi. Isu yang beredar lewat pesan pendek dan dunia maya itu ditanggapi serius oleh bupati dua periode tersebut, dengan menggelar jumpa pers di Pendopo Majalengka usai melaksanakan salat Jumat (2/5). Sutrisno saat ditanya sejumlah wartawan menjawab dengan tegas jika dirinya akan menolak terkait munculnya isu tersebut. Ia bahkan berencana akan langsung mengkomunikasikan ke DPP PDIP terkait isu yang sudah santer beredar di dunia maya. “Saya orang pertama yang nantinya akan menolak rencana itu. Sebab, jika tunjangan sertifikasi guru dihilangkan, hal ini tidak sebanding dengan para guru yang telah banyak berjasa untuk mencerdaskan masyarakat maupun suatu bangsa,” tegasnya. Pria asal Kecamatan Ligung ini mengaku dalam komunikasinya kepada DPP PDIP, dirinya memiliki hak untuk mengajukan penolakan tersebut. Pasalnya, selain merupakan kader partai, dirinya juga harus mengayomi dan melindungi masyarakat terutama kepada para pendidik. Isu tersebut muncul juga dari kalangan internal partai. Isu penghapusan sertifikasi guru itu membuat orang nomor satu di Kota Angin tersebut geram. Persoalannya, bukan saja satu partai dengan Joko Widodo tetapi mengacu kepada isu itu dianggap tidak bagus. Menurutnya, kemajuan suatu wilayah dilihat dari banyaknya guru yang berjuang untuk mencerdaskan para penerusnya dan salah satunya kesejahteraan para guru. Karena mereka telah berjasa untuk mendidik dan mengayomi para generasi penerus bangsa. Disebutkan, ada tiga hal yang membuat majunya suatu wilayah dalam bidang pendidikan, pertama dari infrastruktur atau sarana pendukung yang saat ini di Majalengka telah 80 persen bangunan sekolah dinilai layak. Kedua, faktor guru atau SDM yang handal dan tentunya hal ini menyangkut kesejahteraan mereka dalam menopang kinerja dan tupoksinya. Serta terakhir yakni unsur hardware dan software yaitu koordinasi antara dinas dengan para sekolah serta sarana dan alat pendukung belajar, semuanya saling berhubungan. Dan kesejahteraan untuk guru harus selalu diutamakan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Drs H Sanwasi MM mengaku munculnya isu tersebut belum adanya laporan dari sejumlah kalangan guru resah. Pihaknya mengapresiasi Bupati H Sutrisno yang lebih mendasar terkait kebijakan yang telah disampaikan. Pihaknya akan mencoba menindaklanjuti kebijakan tersebut terkait munculnya isu itu. “Kami akan mengoptimalisasikan lebih terkait apa yang disampaikan pak bupati dalam hal isu itu. Kami akan sampaikan kepada teman (guru-guru, red) di lapangan. Kita akan berikan arahan. Kami apresiasi kepada bupati sebagai penanggungjawab lembaga yang berkompeten dalam program itu di Majalengka termasuk pendidikan. Sampai saat ini kami belum menerima adanya keresahan dari jumlah 6.071 guru yang sudah tersertifikasi. Saya juga berpendapat menolak keras munculnya isu tersebut,” imbuhnya. (ono)

Sumber: