Rp3 Miliar untuk Program Keluarga Harapan

MAJALENGKA - Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Majalengka sudah dikembangkan di 14 kecamatan. Di tahun 2011, program nasional tersebut akan dikembangkan di tujuh kecamatan di Kabupaten Majalengka. Ketujuh kecamatan itu adalah Ligung, Majalengka, Rajagaluh, Cingambul, Talaga, Palasah, serta Kecamatan Kertajati. Dalam proses pengembangannya, PKH sudah memiliki anggota sebanyak 11.540 Kepala Keluarga (KK) di 14 kecamatan. Dengan bergabungnya tujuh kecamatan di tahun 2011 ini, ada penambahan anggota sebanyak 3.295 KK. Dengan demikian, total anggota masyarakat yang tengah mengembangkan PKH sebanyak 14.835 KK. Kepada Radar Majalengka, Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Majalengka Drs H Eman Suherman MM mengatakan, Kabupaten Majalengka adalah salahsatu daerah yang mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah pusat. Total anggaran sejak tahap pertama dikembangkan hingga tahap kedua yang dilangsungkan tahun 2011 sebesar Rp3 miliar. “Garapan kami dalam PKH ini adalah ibu-ibu rumah tangga. Mereka akan diberikan modal masing-masing sesuai kebutuhan,” ujarnya, Jumat (17/6). Eman menyebutkan, syarat-syarat setiap KK untuk masuk menjadi anggota PKH salahsatunya adalah memiliki anak usia sekolah, atau punya bayi umur lima tahun (balita), atau ibu tersebut sedang mengandung (hamil). “Dari ketiga syarat ini, anggota PKH bisa memenuhi salahsatunya saja. Setelah itu, baru mereka akan mendapatkan bantuan tunai bersyarat dari kami,” katanya. Tak hanya Dinsosnakertrans yang melaksanakan tugas PKH. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ikut membantu mengembangkan PKH. Bahkan, ada beberapa pihak perseorangan yang langsung membantu, dengan koordinasi Dinsosnakertrans. Salahsatu wujud nyata dari pengembangan PKH oleh LSM dan lembaga perseorangan dilihat dari rapat koordinasi pendamping PKH kemarin (17/6) di Aula Dinsosnakertrans. “Supaya Dinsosnakertrans tidak terlalu terbebani di lapangan, maka kami menggandeng LSM dan orang-orang yang peduli sosial,” tutur pria yang baru bercukur kumis ini. Di luar pelaksanaan PKH, Eman menjelaskan, Kabupaten Majalengka adalah daerah yang paling beruntung. Sebab, dari 12 kota/kabupaten di Jawa Barat, Kota Angin dipandang sebagai daerah proaktif dalam menanggulangi kemiskinan lewat PKH. Selain Majalengka, lanjut Eman, ada dua daerah yang resmi diberi bantuan, yaitu Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung. “Bukan berarti Majalengka ini daerah miskin. Namun melihat sangat banyak kegiatan sosialnya, maka Jawa Barat memberi kepercayaan kepada Majalengka,” tegasnya. Rapat koordinasi pendamping PKH itu dipimpin langsung oleh Drs Rahmat Rukmana MM. Sebelum rapat, dibuka oleh Bupati Majalengka H Sutrisno SE MSi. Dalam sambutannya Sutrisno menyambut baik pengembangan PKH yang digagas Dinsosnakertrans. Menurutnya, bergabungnya beberapa LSM dan orang yang peduli dengan kesosialan, maka tugas pemerintah terbantu dalam mengentaskan kemiskinan. “Tugas pemerintah tidak akan berhasil kalau masyarakatnya tidak terjun langsung. Pemerintah tak akan sanggup mensejahterakan rakyatnya tanpa peran masyarakat itu sendiri. Dilibatkannya masyarakat berarti telah menyambung kekuatan,” jelasnya. Sutrisno yang baru berkunjung ke Dinsosnakertrans selama dirinya menjabat sebagai bupati mengakui kalau bidang sosial merupakan ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan. Indeks dunia saja, sambungnya, menempatkan masalah sosial ada di nomor satu dalam urutan mensejahterakan penduduk dunia. “Bidang sosial itu sangat strategis. Jika tidak dikembangkan maka akan terjadi kerawanan sosial. Akibatnya, ekonomi kerakyatan tidak akan terbangun, rakyat tidak akan pernah mandiri, dan di luar itu investor akan lari,” tuturnya. Sutrisno berharap, pengembangan PKH saat ini harus bisa merambah di seluruh kecamatan di Majalengka. “Tugas pemerintah adalah menyerap aspirasi rakyatnya,” pungkasnya. Selain menggelar rapat kordinasi, diberikan juga sembilan bahan pokok (sembako) kepada tujuh kecamatan yang baru mengembangkan PKH. (mid)

Sumber: