DKPP Bakal Laporkan PNS Tak Netral

JAKARTA - Pegawai negeri sipil (PNS) yang diam-diam terlibat dalam politik praktis tidak lantas aman-aman saja. Sebab, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga menerima laporan kasus semacam itu saat mengusut dugaan pelanggaran etika oleh para penyelenggara pemilu. Karena tidak berwenang menindak, PNS yang tidak netral tersebut akan dilaporkan kepada presiden terpilih. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menjelaskan, pihaknya memang hanya berwenang menindak penyelenggara pemilu yang tidak netral. Tapi, dalam pemeriksaan itu, terdapat data adanya PNS yang tidak netral. \"Data itu yang penting,\" ujarnya. Data PNS tidak netral itulah yang akan dilaporkan ke presiden terpilih mendatang agar ditindak tegas. \"Kalau perlu, pemecatan bisa dilakukan terhadap PNS nakal tersebut,\" tuturnya. Kebiasaan PNS tidak netral, lanjut dia, sebenarnya mulai terjadi saat pelaksanaan pemilu legislatif lalu. Namun, saat itu tidak terlalu tampak karena peserta pemilu mencapai 12 partai politik dengan tim kampanye yang sangat besar. Berbeda dengan pemilihan presiden kali ini yang hanya diikuti dua pasangan calon. \"Pasti sangat terlihat,\" katanya. Secara lebih khusus, Jimly juga meminta para penyelenggara pemilu benar-benar menjaga netralitas. Apalagi saat ini kedua kubu pasangan masih menjadi peserta pemilihan presiden sehingga tidak ada alasan untuk tidak berani bersikap tegas. \"Kalau bisa tegas, harga diri yang didapat,\" terangnya. Kalau tidak berhati-hati, penyelenggara pemilu bisa berada dalam posisi serbasalah. Misalnya, salah seorang anggota KPU yang sempat bertemu tim sukses capres. Meski tidak sengaja, isu sikap yang tidak netral bisa membesar. \"Artinya, setiap kubu sedang saling memelototi. Penyelenggara pemilu harus tegak,\" tuturnya. Selain pasangan calon, KPU dan Bawaslu diminta mengawasi kepala daerah karena paling rawan untuk ikut kampanye dan melanggar. Kalau kepala daerah itu cuti, harus dipelototi apakah benar-benar cuti atau tidak. \"Biar semua paham bahwa penyelenggara pemilu netral dan menjalankan tugasnya,\" ujarnya. Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menuturkan, memang harus ada perbaikan kualitas penyelenggara pemilu. \"Bukan hanya sistem, kualitas SDM juga harus diperbaiki bersama,\" paparnya. (idr/c5/fat)

Sumber: