Tudingan DPRD Tak Tepat

KEJAKSAN-Tudingan para wakil rakyat tentang aksi titip menitip siswa yang dilakukan para kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) langsung direaksi Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Cirebon, DR Suroso. Dia mengatakan tudingan tersebut salah tempat. PPDB dengan sistem online, kata Suroso, sama sekali tak membuka peluang terjadinya kecurangan. \"Kita mau menitip bagaimana? Pendaftaran kan online. Siswa mendaftar, dan langsung masuk ke daftar yang ada. Siswa langsung diurut sesuai dengan nilainya dan sesuai dengan kuota yang ada. Bagaimana kita mau berbuat curang,\" tutur Suroso yang juga Kepala SMAN 2 Cirebon itu saat diwawancarai Radar, kemarin. Ditegaskan dia, dalam PPDB online semuanya sudah tersistem. Mulai dari pendaftaran sampai dengan siswa dinyatakan diterima. Siswa yang nilainya tak mencukupi untuk masuk di sekolah yang dituju langsung terlempar ke sekolah pilihan kedua. \"Itu semua kan sistem yang bermain. Siswa daftar dan biarkan sistem berjalan. Kunci untuk bisa mengotak-ngatik data juga bukan dipegang oleh kepala sekolah. Jadi bagaimana caranya kami bisa bermain,\" tanyanya. Dalam pelaksanaan PPDB sendiri, sambung Suroso, kepala sekolah bukan berarti luput dari pengawasan. Sejumlah pihak mengawasi kinerja kepala sekolah, seperti Inspektorat, kepala bidang di dinas pendidikan hingga pengawas sekolah. \"Kalau kepala sekolah ada main, saya yakin pasti akan segera ketahuan. Misalnya harusnya kuota 440 jadi 441, kan akan jadi pertanyaan. Bukan berarti kita tidak ada yang ngawas. Kita ini PNS dan di atas kepala sekolah masih ada pihak yang lebih tinggi,\" jelasnya. Selama ini, kata Suroso, kepala sekolah berusaha melaksanakan perwali yang ada. Hingga akhir pendaftaran, siswa yang diterima masih sesuai dengan kuota. Namun karena ada intervensi dari berbagai pihak, akhirnya kepala sekolah tidak bisa berbuat banyak. \"Yang jelas kita selama ini berusaha menjalankan perwali. Kami menjalankan semuanya sesuai dengan aturan yang ada,\" lanjutnya. Untuk PPDB tahun ini pun, Suroso mengatakan para kepala sekolah yang ada telah berkomitmen untuk menjalankan perwali sebaik-baik. Termasuk juga memegang teguh rombel. \"Saya tidak mau berpolemik dengan dewan, yang pasti dan harus diketahui, selama ini kami selalu berusaha untuk sesuai dengan aturan,\" tuturnya. Sementara, Kepala SMPN 2 yang juga Ketua PGRI Kota Cirebon Djodjo Sutardjo SE MM mengatakan tuduhan para wakil rakyat kepada kepala sekolah yang disebut sebagai pangkal persoalan PPDB tahun lalu tidak memiliki dasar. Menurutnya, kepala sekolah hanya bagian kecil dari disdik. Tentunya, kepala sekolah dimanapun dan siapapun akan tunduk pada aturan maupun perintah kebijakan yang dibuat. “Sejak awal kami komitmen,” ucapnya kepada Radar, Selasa (24/6). Djodjo tidak ingin menyebut siapa yang memulai persoalan PPDB tahun lalu. Dalam hal ini, masyarakat akan menilai. Jika dewan menyebut kepala sekolah yang mulai menitip, dia akan membuktikan bersama-sama kepala sekolah lain untuk menjaga komitmen. Jika ada pelanggaran lagi, bisa dicek dan disampaikan kepada masyarakat. Sebab, lanjutnya, kepala sekolah hanya mengikuti aturan dan kesepakatan dari Disdik. “Kepala sekolah tidak pernah merasa memulai aksi titip menitip. Kepala sekolah pasti ikuti instruksi Disdik,” tukasnya. Dikatakan Djodjo, menerobos aturan perwali merupakan pertaruhan jabatan. Terlebih, wali kota menegaskan akan mencopot jabatan kepala sekolah yang terbukti melanggar perwali PPDB. “Kejadian PPDB tahun lalu kami tidak mengetahui. Yang pasti, kepala sekolah takut memulai karena resiko tinggi,” ucapnya. Djodjo meminta dewan dan pihak manapun tidak saling menyalahkan. Namun, memahami PPDB dengan rasa keadilan. Jangan sampai siswa miskin tidak bisa sekolah. Berdasarkan data, ujar Djodjo, lulusan SD dari warga kota cukup untuk menduduki kursi SMP kota. Begitupula untuk lulusan SMP ke SMA. Karena itu, jika akhirnya kuota melebihi seperti PPDB tahun lalu, itu karena siswa berbondong-bondong hanya ke sekolah tertentu saja. Djodjo berpesan, jika ada pemaksa kehendak ingin menitipkan siswa baru, tidak perlu dihindari. Dihadapi saja dan jelaskan aturannya. Sebab, jika dihindari akan timbul masalah baru. Selain itu, orangtua harus daftar sendiri dan tidak memaksakan anaknya ke sekolah tertentu. Sementara Wali Kota Cirebon Drs Ano Sutrisno MM meminta kepala sekolah untuk tetap komitmen dengan perwali yang ada. Bila pada pelaksanaannya terdapat kepala sekolah yang terbukti melanggar perwali, Ano berjanji akan bersikap tegas. Tidak hanya mutasi, bila pelanggaran yang dibuat termasuk berat, maka tidak menutup kemungkinan oknum kepala sekolah tersebut akan dinonjobkan. \"Bisa jadi kembali ke guru lagi. Yang jelas kepsek harus komitmen untuk memegang teguh perwali,\" tuturnya. Tidak hanya untuk kepala sekolah, komitmen ini juga harus dipegang oleh pejabat lainnya, termasuk Dinas Pendidikan. Dan sanksi serupa pun berlaku untuk pejabat Dinas Pendidikan. \"Tidak hanya kepala sekolah, tetapi jajaran dinas pendidikan juga harus berkomitmen menjalankan PPDB sesuai dengan aturan yang ada,\" tuturnya. (kmg/ysf)

Sumber: