Bersaing Ketat di Sebaran Suara Provinsi

JAKARTA - Berbagai lembaga survei sudah menampilkan berbagai hasil hitung cepat mereka terkait hasil perolehan suara pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dari beragamnya hasil akhir hitung cepat, muncul persaingan ketat Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK dalam perebutan suara di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan data hitung cepat yang dirilis Radio Republik Indonesia, pasangan Prabowo Hatta memenangi 11 dari 33 provinsi di Indonesia. Di provinsi Aceh, Prabowo mampu unggul dengan 52,48 persen suara, dan unggul tipis di Riau dengan 50,16 persen suara. Prabowo-Hatta mampu unggul jauh di provinsi Sumatera Barat dengan 77,58 persen suara. Dominasi Prabowo-Hatta juga terlihat di Sumatera Selatan dan Lampung. Prabowo-Hatta unggul tipis di dua provinsi itu, masing-masing dengan 51,50 persen suara, dan 50,54 persen suara. Di pulau Jawa, kemenangan Prabowo-Hatta terjadi di provinsi Banten dan Jawa Barat. Di Banten, Prabowo-Hatta mengungguli Jokowi-Jk dengan 57,07 persen. Sementara di provinsi Jawa Barat yang notabene dengan jumlah pemilih terbesar, Prabowo mampu unggul dengan 59,67 persen. Kemenangan Prabowo-Hatta juga terjadi di hitung cepat provinsi Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Maluku. Sebanyak 22 provinsi yang tersisa berdasarkan hitung cepat RRI menjadi milik Jokowi-JK. Keunggulan tinggi Jokowi-JK terlihat di sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Di Jateng, hitung cepat RRI menempatkan Jokowi dengan keunggulan 65,66 persen, di Bali dengan 69,17 persen, di NTT dengan 67,63 persen, dan Papua Barat 68,37 persen. Keunggulan tertinggi Jokowi-JK terlihat di hasil hitung cepat provinsi Sulawesi Barat. Jokowi-JK mendominasi dengan keunggulan 82.54 persen. Secara keseluruhan Jokowi-JK juga hampir menguasai seluruh kepulauan Sulawesi, minus Gorontalo yang dimenangkan Prabowo-Hatta. Di Kalimantan, hanya di Kalteng Jokowi-JK mengalami kekalahan berdasarkan hitung cepat. Sisanya, di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Jokowi-JK meraih kemenangan. Seluruh provinsi kepulauan Papua juga dikuasai Jokowi-JK, ditambah dengan Maluku Utara. Bagaimana dengan versi survei yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta? Berdasarkan hasil survei Puskaptis, terdapat data kemenangan Prabowo-Hatta berdasarkan kepulauan di Indonesia, meski tidak merinci di setiap provinsi. Secara umum Prabowo-Hatta menguasai seluruh pulau Sumatera. Prabowo-Hatta secara keseluruhan memperoleh kemenangan 59,98 persen, berbanding 40,02 persen yang diraih Jokowi-JK. \"Di Pulau Jawa, Prabowo-Hatta 47,28 persen sedangkan Jokowi-JK 52,72 persen,\" ujar Husein Yazid, Direktur Eksekutif Puskaptis. Di kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, pasangan nomor urut 1 memperoleh 49,51 persen dan pasangan nomor urut 2 50,49 persen. Di pulau Kalimantan Prabowo-Hatta memperoleh 56,92 persen dan Jokowi-JK 43,08 persen. Sementara di Pulau Sulawesi, Prabowo-Hatta mendapatkan 46,6 persen dan Jokowi-JK 53,4 persen. \"Di pulau Maluku dan Papua, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 52,2 persen dan Jokowi-JK 45,74 persen,\" tandasnya. LEMBAGA SURVEI \"NAKAL\" AKAN DISANKSI Terpisah, beberapa hasil lembaga survei pelaksana quick count (hitung cepat) yang berbeda secara signifikan, direspons aktif Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi). Tadi malam, mereka mengeluarkan sikap resmi kalau akan segera melakukan audit atas keabsahan hasil quick count lembaga survei yang menjadi anggota mereka. \"Prosesnya (audit) diharapkan bisa segera selesai dalam seminggu ke depan,\" kata anggota Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk, saat memberi keterangan pers, di Balai Kartini, Jakarta, tadi (9/7) malam. Dalam sikap resmi Persepi, Hamdi menegaskan, kalau hasil audit tersebut akan diumumkan kepada publik. \"Persepi akan memberikan sanksi pada lembaga penelitian yang terbukti melanggar prinsip-prinsip etika,\" tandasnya. Dia kemudian membeber beberapa lembaga yang akan diaudit. Antara lain, Lembaga Survei Indonesia, Indikator, SMRC, Cyrus Network, Populi Center, JSI, dan Puskapatis. Dua lembaga terakhir diantara lembaga yang memiliki hasil berbeda. Keduanya memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa dengan selisih tipis. \"Ini diperlukan untuk mencegah agar proses politik demokratis ini (pilpres 9 Juli, Red) tidak dicederai oleh lembaga-lembaga opurtunis,\" lanjut Hamdi. Lembaga tersebut, tegas dia, dengan sengaja memanipulasi hasil quick count hanya untuk kepentingan politik sempit tertentu. Pada kesempatan itu, dia juga membeber, bahwa Persespi percaya bahwa bila dilakukan dengan mengikuiti metode pengumpulan data yang benar, seharusnya quick count yang dilakukan berbagai lembaga akan menghasilkan penghitungan yang kurang lebih sama. \"Untuk itu, Persepi meminta seluruh lembaga yang melakukan quick count untuk bersedia bersama-sama secara jujur memberikan pertanggungjawaban kepada publik tentang metode penelitian yang diterapkan,\" tegasnya lagi. Di tempat yang sama, Sekjen Persepi Yunarto Wijaya mengungkapkan kalau kekisruhan seperti yang terjadi dalam pilpres kalin ini bukan yang pertama kali. Di sejumlah pilkada, hal yang sama telah pula terjadi. \"Ini terjadi di beberapa pilkada dan dari pengalaman yang ada potensi konflik di bawah juga ikut menyertai, semoga kali ini tidak,\" kata Yunarto. Dia menambahkan, bahwa lembaga survei yang melakukan kebohongan terancam mendapat hukuman sosial berupa hilangnya kepercayaan publik. \"Selain itu, ketika lembaga survei berbohong itu juga akan sangat berbahaya bagi pendidikan politik dan proses demokrasi di Indonesia,\" analis politik Charta Politica tersebut. (bay/dyn)

Sumber: