BMPS Kecewa Pernyataan Wawali

KEJAKSAN- Pernyataan Wakil Wali Kota Drs Nasrudin Azis SH yang mengklaim PPDB berjalan dengan baik membuat Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) gerah. BMPS menilai pernyataan Azis tidak berdasar dan tak sesuai kenyataan di lapangan. Wakil BMPS, Abu Malik, mengatakan pernyataan wakil wali kota tak didukung data-data konkret mengenai kemajuan pelaksanaan PPDB. “Kalau misalnya lebih baik, itu di bagian mananya? Ini kan tidak didukung oleh fakta,” tuturnya. Bahkan, kata Abu, pada praktiknya jumlah rombongan belajar (rombel) di sejumlah sekolah melanggar perwali. Bila hal itu disebabkan karena kebijakan pemerintah, Abu menilai pemerintah tidak mengambil kebijakan yang benar. “Kebijakan itu kan penyimpangan yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tapi apakah sekarang hasilnya lebih baik? Dalam hal apa,” tanya Abu Malik. Selain itu, kata Kepala SMA Al Azhar ini, yang membuat heran BMPS adalah masih adanya sekolah negeri yang kosong. “Kalau misalnya itu memang kebijakan, kenapa masih ada sekolah (negeri, red) yang kurang. Itu kebijakan yang bagaimana yang diambil? Di satu sisi sekolah tertentu kelebihan rombel, di sisi lain sekolah negeri lain justru kekurangan,” tuturnya. Pemerintah, kata Abu, seharusnya bukan kembali mengambil kebijakan bila ada desakan dari masyarakat. Namun yang harus dilakukan adalah pemberian pencerahan pada masyarakat agar tidak melanggar aturan. “Dengan pemerintah menuruti masyarakat untuk melakukan penyimpangan, ini justru menjerumuskan rakyat dan membuat mereka tidak taat aturan,” tuturnya. Yang membuat pihaknya merasa heran, PPDB merupakan agenda rutin setiap tahunnya. Namun permasalahan serupa juga hampir terjadi setiap tahunnya. “Kenapa kejadian yang terdahulu tidak diantisipasi dalam perubahan perwali setiap tahunnya,” ujarnya dengan nada kecewa. Senada, Ketua BMPS Kota Cirebon Drs Halim Faletehan mengatakan Azis tak seharusnya mengeluarkan statemen seperti itu. “Bisa dibilang pernyataan Pak Azis ini tidak tepat. Lebih baik, apa buktinya?” tuturnya. Halim justru menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga termasuk pemborosan. Pasalnya, akibat kebijakan yang diambil justru membuat dinas pendidikan harus mengeluarkan biaya kembali untuk mebeler. Sementara di sekolah lainnya, baik negeri yang kekurangan murid atau di sekolah swasta yang minim siswa, mebeler berlimpah. “Ini kan tidak efisien. Di satu isi banyak mebeler yang tidak terpakai, tapi justru di sekolah lain harus dilakukan pengadaan mebeler,” sesalnya. Sementara, Kepala SMP Widya Utama Agus Sunandar menilai statemen wakil wali kota melukai sekolah swasta. Karena, pernyataan tersebut jauh dari kenyataan yang ada di lapangan. “Pernyataannya benar-benar melukai kami sebagai pelaku sekolah swasta,” tuturnya. Terpisah, Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta (FTHSS) Dede Permana mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon gagal dalam menerapkandan menjalankan PPDB tahun ini. Karena, pemerintah tidak bisa mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang ada. Di samping itu, aturan yang ada, juga tidak mengatur untuk sekolah swasta. “Karena pendidikan itu kan harus seimbang, antara swasta dan negeri. Saya melihat pemerintah gagal dalam menerapkan kebijakan dan peraturan yang ada,” tuturnya. Seperti diberitakan, Azis menilai semua proses PPDB sejak awal hingga akhir telah berjalan dengan baik tanpa kendala. Azis mengatakan, para kepala sekolah, orang tua murid dan siswa justru merasa nyaman dengan proses PPDB tahun 2014 ini. “Dari mulai proses pendaftaran online maupun jalur-jalur yang disiapkan sampai dengan pengumuman dan daftar ulang, berjalan dengan lancar dan nyaman,” tuturnya saat dijumpai Radar, Kamis (17/7). Proses PPDB tahun ini, sambung Azis, bahkan bisa dikatakan lebih baik dari PPDB sebelumnya. “Melihat kondisi yang ada, saya berani mengatakan proses PPDB tahun 2014 ini ada kemajuan ketimbang sebelumnya,” sambungnya. Kalau pun dalam pelaksanaan ataupun hasil PPDB terjadi hal-hal yang membuat kecewa sebagian masyarakat atau orang tua siswa, Azis berpendapat hal itu adalah sesuatu yang wajar. Mengingat, setiap peraturan pasti memiliki kelemahan. Azis pun tak menampik bila ada masyarakat yang merasa kecewa atas proses PPDB yang sudah berjalan. Namun, kata Azis, hal ini merupakan salah satu langkah untuk menuju kesempurnaan PPDB. “Kalau ada yang kecewa saya kira lumrah, karena untuk menuju kesempurnaan perlu proses waktu,” lanjutnya. Azis yakin, dengan permasalahan yang dialami oleh disdik setiap PPDB, pelaksanaan PPDB mendatang akan lebih baik lagi. Yang jelas, tambahnya, permasalahan yang ada pada saat adalah hal yang sangat kompleks. Tidak hanya peran pemerintah, tetapi juga dibutuhkan kesadaran masyarakat dan juga pemerhati masyarakat. Sehingga, kalaupun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kesalahan, Azis meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan pemerintah. Bagi Azis, selama ini pemerintah sudah berusaha keras untuk memperbaiki dan menjalankan PPDB sebaik mungkin. “Jangan sampai kekecewaan itu malah ditumpahkan pada pemerintah. Seolah-olah pemerintah tidak berbuat maksimal. Sangat tidak bijaksana kalau yang selalu dipojokkan itu pemerintah. Ini seolah pemerintah bersalah,” tuturnya. (kmg)

Sumber: