Jokowi-JK Susun Kabinet Bersih

JAKARTA - Komitmen membentuk kabinet profesional juga ditegaskan kalangan PDIP yang merupakan partai utama pengusung presiden-wakil presiden terpilih Jokowi-JK. Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, kalau sosok yang dipilih menjadi menteri nantinya semuanya akan memiliki latarbelakang professional. Dia menyatakan, dikotomi berasal dari parpol atau non parpol tidak akan dipakai. \"Semua profesional, sesuai dengan bidangnya masing-masing,\" tegas Tjahjo di komplek parlemen, Jakarta, kemarin (24/7). Selain itu, dia menambahkan, bahwa pemilihan anggota kabinet nantinya juga akan memperhitungkan track record masing-masing. Ketua Tim Pemenangan Nasional Jokowi-JK dalam pilpres lalu itu memastikan, personel menteri tidak boleh memiliki sangkutan persoalan di masa lalu. \"Kabinet itu kabinet yang bersih seperti yang diharapkan oleh Jokowi. Tapi sekarang belum dibahas apa-apa,\" imbuhnya. Meski demikian, selang tiga hari setelah Jokowi-Jusuf Kalla ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014, prediksi siapa yang bakal menduduki kabinet Jokowi-JK 2014-2019 bermunculan. Salah satunya, versi Indo Barometer yang menyebut jika ada 39 posisi menteri yang bakal disusun Jokowi-JK. Susunan menteri itu di antaranya, Jend TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dan Jend TNI (Purn) AM Hendropriyono yang salah satunya diprediksi akan menduduki Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diprediksi akan diduduki Rini MS Soewandi atau Faisal Basri. Lalu, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang mungkin akan diduduki Muhaimin Iskandar atau Letjen TNI (Purn) Luhut Panjaitan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan diprediksi masih bertengger di posisi yang sama. Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menuturkan, susunan puluhan menteri dalam kabinet yang dipimpin Jokowi-JK itu dirancang dengan lima asumsi. Yakni, gugatan Prabowo-Hatta tidak membuat perubahan pada hasil pilpres, struktur kabinet masih sama dengan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu, lanjut dia, tidak ada partai anggota koalisi pindah kubu, berdasar observasi dan asumsi subyektif, serta dalam satu pos bisa terdapat lebih dari satu nama yang potensial mengisi jabatan tersebut. \"Ini yang menjadi dasarnya,\" terangnya. Dia mengatakan, prediksi susunan kabinet tersebut bukan merupakan survei, sehingga belum tentu tepat. Tapi, justru ini momentum untuk memberikan masukan pada presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019. \"Kalau masyarakat memberikan masukan sebanyak-banyaknya, tentu diharapkan yang terbaik bisa mendudukinya,\" jelasnya. Terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menitipkan pesan kepada Jokowi dalam memilih kabinetnya nanti. Dia berharap Jokowi bisa transparan dalam menyusun kabinetnya nanti. Kongkretnya, menghindari pengangkatan pejabat yang tidak layak duduk di kursi pemerintahan. Setidaknya, ada tiga kategori menurut Busyro. \"Hindari pengangkatan pejabat dari politisi busuk, birokrat bermasalah, dan pebisnis gelap,\" terang pria asal Jogjakarta itu. Posisi pemerintah saat ini dinilai Busyro berada dalam kondisi kritis. Kepercayaan menurun karena banyaknya pejabat yang berurusan dengan lembaga antirasuah. Busyro berharap agar Jokowi mempertimbangkan track record calon pejabat yang akan diberi kepercayaan memimpin kementerian atau lembaga. Citra yang kurang baik akan muncul kalau Jokowi memaksakan nama-nama yang punya track record jelek masuk ke dalam struktur pemerintahan baru. Di samping itu, dia juga berharap agar struktur kepemimpinan Jokowi nanti mendukung agenda pemberantasan korupsi. \"Ada komitmen untuk menata politik legislasi. Kebanyakan yang ditangani KPK adalah korupsi by design yang berkaitan dengan pelaksanaan UU,\" urainya. Pesan selanjutnya agar Jokowi tidak terjatuh dalam lubang yang sama adalah dengan mereview kebijakan-kenijakan politik legislasi pemerintahan Susilo Banbang Yudhoyono. Khusus untuk Ketua KPK Abraham Samad yang disebut-sebut menjadi calon Mendagri dan Kepala Kejagung kabinet Jokowi, Samad menanggapi dingin. Dia mengaku ingin fokus menyelesaikan tugas di KPK lantaran masa tugasnya tinggal setahun. Banyak tugas menjadi alasan utama. \"Saya harus menyelesaikan tugas di KPK bersama teman-teman. Waktu saya tinggal setahun, padahal masih banyak tugas yang belum diselesaikan,\" tuturnya. Namun, dia mengaku gembira karena namanya masuk radar Jokowi. Baginya, itu adalah kehormatan karena rakyat menghargai kinerjanya selama ini di KPK. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki imbauan tersendiri untuk presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019, sekaligus soal kabinet. Komisioner KPU Arief Budimen menjelaskan, tentu penyelenggara pemilu meminta semua janji Jokowi-JK selama dalam debat capres-cawapres bisa direalisasikan. \"Janji perbaikan ekonomi hingga masalah kelautan harus benar-benar diperjuangkan,\" terangnya. Untuk itu, dalam waktu dekat KPU bakal merilis berbagai janji tersebut. Daftar janji ini akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk harapan terhadap presiden yang telah terpilih. \"Ada puluhan janji yang sudah didaftar,\" terangnya. Dengan janji-janji ini, maka paling tidak presiden dan wakil presiden selanjutnya bisa diingatkan jika memang belum memenuhi janjinya. \"Soal kabinet juga harus merepresentasikan berbagai janji ini,\" terangnya. Saat ditanya soal janji yang paling utama direalisasikan, Arief menuturkan bahwa sebenarnya itu merupakan jatah pengamat. Namun, secara pribadi soal pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi dinilainya menjadi yang paling penting. \"Kalau secara pribadi ya soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi harus pesat dan merata, jangan hanya di Jakarta. Daerah-daerah itu harus diperhatikan,\" tuturnya. TIGA KEMENTERIAN STERIL KADER PARTAI Bila Jokowi masih berteka-teki soal pembentukan kabinet, Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla lebih blak-blakan. Sesuai UU Kementerian Negara No 39 tahun 2008, kabinet yang dibentuk Jokowi-JK akan beranggotakan maksimal 34 menteri negara. Personal menteri berasal dari dua sumber, yakni profesional dan politikus partai-partai pendukung pencalonan Jokowi-JK. Kalangan profesional yang direkrut juga tidak menutup kemungkinan terafiliasi dengan partai politik, sementara politikus dipilih tetap mempertimbangkan kapasitas dan kualitasnya. \"Pasti kami akan memilih menteri yang pintar dan bersih,\" katanya. Jusuf Kalla mengakui hingga kini belum ada pembicaraan antara pimpinan partai anggota koalisi dengan Jokowi-JK untuk menentukan proporsi menteri dari kalangan profesional dan politikus. \"Diupayakan jumlahnya tidak terlalu timpang. Ada usulan 14 (menteri dari kalangan profesional) dan 10 (menteri) dari parpol,\" kata Jusuf Kalla di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, kemarin (23/7). Kalla memastikan tiga kementerian yang tidak dikapling untuk politikus adalah Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara. Tiga kementerian itu sudah dipastikan akan menjadi jatah profesional karena sangat strategis dan rentan menimbulkan masalah bila tak dikelola dengan baik. \"Menterinya harus pintar dan independen,\" terangnya. Meski akan mengalokasikan menteri untuk kader partai koalisi, Jusuf Kalla membuka kesempatan pada partai nonkoalisi untuk memperkuat kabinet. Namun, seperti anggota partai koalisi, tidak ada jaminan partai yang bergabung akan mendapatkan jabatan yang diinginkan untuk kadernya. \"Jangan ingin masuk dan gabung ke kami terus banyak minta sekian (kursi menteri). Masuklah dulu baru kita susun bersama kabinet,\" katanya. Jusuf Kalla mengakui sejumlah partai pendukung sudah menyetorkan nama-nama kader yang diusulkan menjadi calon menteri. Sebagian besar nama yang diusulkan bukan ketua umum partai. Dalam keterangan usai mengikuti buka puasa bersama di kediaman Menko Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Jokowi menegaskan saat ini dia baru membuat kriteria performa calon menteri, yakni memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, memiliki kompetensi manajerial, dan memahami administrasi pemerintahan. Selain itu, ada dua syarat kepribadian calon menteri-menterinya, yakni bersih dan memiliki kemauan untuk melayani publik. Jokowi menegaskan, sejak awal pembentukan koalisi partai pendukung Jokowi-JK, dirinya sudah membuat pagar dengan tidak membuat tawar-menawar jumlah kursi atau posisi tertentu dengan ketua umum partai pendukungnya. Karena itu, Jokowi memastikan tidak ada ketum partai yang menawar untuk menduduki pos kementerian tertentu yang sudah turun-temurun diduduki partai tertentu seperti praktik dalam kabinet saat ini. \"Ini sudah zaman apa kok masih pakai kayak gitu,\" katanya. (idr/dyn/dim/gun)

Sumber: