Sudah Habis Rp5,8 M untuk Mobdin

KEJAKSAN- Jumlah anggaran untuk belanja mobil dinas (mobdin) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Cirebon sangat fantastis. Berdasarkan temuan, pada APBD Perubahan 2014 tercatat anggaran untuk pengadaan mobil jabatan menembus angka Rp1,926 miliar. Tidak cukup sampai di situ, pengadaan kendaraan dinas atau operasional di APBD Murni yang semula mencapai Rp1,4 miliar tiba-tiba dalam APBD Perubahan 2014 justru melonjak tajam hingga menembus angka Rp3,9 miliar. Dengan angka itu, berarti Pemkot Cirebon sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp5,8 miliar untuk belanja mobdin. Angka ini tentu disayangkan, di tengah banyaknya persoalan yang terjadi di Kota Cirebon. “Uang Rp5,8 miliar kok dihambur-hamburkan begitu saja hanya untuk membeli mobil dinas,“ ujar akademisi Unswagati, Gunadi Rasta SH MH, kemarin. Gunadi juga mengkritik aksi pemerintah menghapuskan aset 7 mobil dengan dihibahkan ke instansi vertikal yang ada di Kota Cirebon. “Mobil lama dihibahkan, kemudian membeli lagi jenis Nissan X-Trail dan dibagi-bagikan ke muspida. Padahal untuk pengadaan mobil baru itu paling tidak di atas angka Rp300 juta per unit. Mestinya mobdin yang lama ditarik kemudian dijual. Hasil penjualan itu masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) sebagai bagian dari penghapusan aset. Dan hasil penjualannya bisa digunakan untuk membiayai program lain,” terang Gunadi. Dia juga mengingatkan kepada muspida, khususnya kepala kejaksaan, untuk tidak terjebak pada pemberian mobdin. Apalagi kejaksaan adalah aparat penegak hukum, sehingga perlu menjaga independensi. Kajari, sambung Gunadi, harus menjadi pelopor dengan mengembalikan mobdin ke wali kota. “Pengembalian mobdin untuk menghindari konflik kepentingan. Saran saya, kajari atau muspida lainnya mengembalikan mobdin-mobdin itu,” ujarnya. Terpisah, anggota DPRD Fraksi Golkar, Agung Supirno SH, mengkritik hibah mobdin oleh pemkot ke instansi vertikal. Padahal, mobdin itu bisa dijualkembali dan hasil penjualan bisa masuk ke PAD. “Itu kan (hibah, red) sama saja menghilangkan aset pemkot. Masyarakat rugi asetnya hilang,“ kata Agung. Kalangan pendidikan juga ikut angkat bicara. Dedi Supriyatno SpdI, salah satu guru di SMP Kota Cirebon, menganggap pengadaan mobdin untuk muspida adalah cara yang tidak tepat. Seharusnya, kata dia, pemkot tidak boleh menghamburkan dana besar untk pembelian mobdin. “Ini jelas melukai hati rakyat. Di Kota Cirebon masih banyak warga miskin yang membutuhkan dana. Dana miliaran dihabiskan hanya untuk membeli mobdin, padahal masih banyak persoalan yang harus ditangani oleh pemkot,“ tandasnya. (abd)

Sumber: