Konsep KCS Tidak Jelas

Ada Upaya Kudeta Jabatan Kadinkes SUMBER– Program Kartu Cirebon Sehat (KCS) atau Kartu Rakyat Cirebon (KRC) yang digulirkan pemerintah daerah untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Cirebon tidak memiliki konsep yang jelas. Termasuk dalam petunjuk pelaksanaanya. Faktanya, ada sistem tarik paksa 44 ribu peserta jaminan kesehatan daerah (jamkesda) ke Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri oleh dinas kesehatan. Pengamat kebijakan publik, Aviv Rifai mengatakan, sebelum KCS atau KRC digulirkan oleh pemerintah daerah. Program tersebut harus betul-betul dimatangkan. Kelihatannya upaya untuk mensejahterahkan masyatakat terlalu sporadis. Artinya konsep dan perangkatnya harus jelas dan siap. “Saya kira penerima jumlah KCS atau KRC sendiri belum jelas. Kenapa demikian, faktanya sampai saat ini program bupati dan wakil bupati hingga kini masih menjadi polemik,” ujar Aviv, kepada Radar, Minggu (12/10). Dia menilai, saat ini pemegang kebijakan dengan leading sector-nya yakni dinas kesehatan, belum menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik. “Dalam pengamatan saya, program ini tidak jelas karena tidak ada skala prioritas yang diambil. Padahal itu janji adalah janji kampanye dulu mereka saat masih menjadi cabup dan cawabup. Artinya janji mereka harus dipenuhi,” terangnya. Ketidakjelasan konsep KCS ini, kata Aviv, harus segera dibenahi. Sebab, pada dasarnya masyarakat akan menuntut janji mereka. Selain itu, sosialisasi juga perlu dilakukan. Tidak menutup kemungkinan terjadi kebingungan lantaran ada begitu banyak kartu yang diberikan ke masyarakat. “Masih banyak masyarakat kelas bawah yang tidak paham, apalagi sekarang ini masih ada jamkesda, jamkesmas, ditambah lagi BPJS. Tidak hanya itu, persoalan yang muncul juga dilapangan masih ada masyarakat yang kurang mampu ditolak oleh rumah sakit padahal mereka mempunyai kartu jamkesda maupun jamkesmas,” tukasnya. Tidak sinkronnya Jago-Jadi dengan dinkes sendiri tercermin dari pernyataan Wakil Bupati Cirebon, H Tasiya Soemadi. Dia menilai dinas kesehatan main-main dengan 44 ribu peserta jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang dipaksa beralih ke BPJS Kesehatan Mandiri. Padahal pemerintah daerah sudah menganggarkan bagi masyarakat miskin yang memegang KCS dan KRC. “Kalau di BPJS mandiri, masyarakat harus membayar premi. Ini justru membebani masyarakat lagi. Ini sangat tidak masuk akal. Padahal kami sudah menganggarkan jauh-jauh hari sebelumnya,” ujar Gotas panggilan akrab wakil bupati, belum lama ini. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Suherman Anger mengatakan, dinas kesehatan tidak harus banyak alasan karena KCS dan KRC adalah program unggulan pemerintah daerah saat ini. Persoalan administrasi dan segala tetek bengeknya sudah menjadi tugas mereka untuk meramunya. “Kalau mereka (dinkes) pesimis, berarti mereka tidak mampu bekerja memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau tidak mampu ya mengundurkan diri saja,” imbuhnya. Sementara itu, rumors yang berkembang, isu KCS dan KRC mencuat diduga ada kaitannya dengan upaya melengserkan Kepala Dinkes, Hj Triyani Judawinata. Triyani, disebut-sebut sudah tidak disukai oleh pimpinan daerah dan dalam mutasi terakhir sempat dikabarkan akan dipindahtugaskan, meski sampai saat ini yang bersangkutan masih menjabat. Kendati demikian, isu ini belum dapat dikonfirmasi ke sejumlah pihak terkait. (sam)

Sumber: